MUARA ENIM — Akses pendidikan tingkat menengah atas masih menjadi barang mahal bagi masyarakat di Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Guna memutus jarak yang jauh, warga secara kompak mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk segera membangun fasilitas SMA dan SMK di wilayah mereka.
warga berdialog langsung dengan para Anggota DPRD Provinsi Sumsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang tengah menggelar Reses Masa Sidang VI Tahun 2026. wakil rakyat ini mengunjungi Desa Sugih Waras dan Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Rambang, Rabu 8 Juli 2026.
Rombongan legislator Dapil VI Sumsel dipimpin oleh H. Muhammad Candra, SH (PKB) selaku koordinator, didampingi H. Ahmad Palo, SE (PPP), Ismail Hairul Pala, SE (Demokrat), Mohd. Muaz Ar-Rifqy (PKS), Hj. Lury Elza Alex Noerdin, SH., M.Kn. (Golkar), dan Ganjar Iman, SH., MH. (NasDem).
Saat pertemuan di Desa Sumber Rahayu, warga mengeluhkan kondisi anak-anak mereka yang baru lulus SMP. Selama ini, mereka terpaksa harus menempuh perjalanan jauh atau indekos ke Kota Prabumulih hanya demi bisa mengenyam pendidikan setingkat SMA.
salah satu warga bernama M. Gasup juga menyuarakan hal serupa. Ia meminta pemerintah mendirikan SMK kejuruan agar generasi muda Rambang memiliki keahlian siap kerja.
Menanggapi desakan pembangunan sekolah ini, Anggota Dapil VI, Mohd. Muaz Ar-Rifqy, menyambut positif namun memberikan catatan penting. Ia mengingatkan bahwa pembangunan institusi pendidikan membutuhkan perencanaan yang matang, terutama kejelasan status tanah.
“Pembangunan SMK atau SMA ini harus dipertimbangkan secara matang dan harus ada lahan hibah yang jelas terlebih dahulu dari masyarakat atau desa. Jangan sampai nanti bangunan sekolah sudah siap dan megah, malah tidak berfungsi dengan baik karena kendala administrasi atau minimnya peminat,” tegas Muaz.
Selain sektor pendidikan, kedua desa ini juga kompak mengeluhkan hancurnya infrastruktur jalan. Kades Sugih Waras, Nopriansyah, S.Sos., meminta perbaikan berkala pada jalan kawasan Tugu Nanas menuju Desa Sumber Rahayu serta Jalan Tribudi. Sementara Kades Sumber Rahayu, Matkanta, S.Sos., menyoroti rusaknya jalan wisata penghubung Prabumulih ke Bedegung yang kini terputus total.
Revitalisasi 3 ruang kelas SMP yang roboh, pemasangan conblock lapangan SDN 7 Rambang, pembangunan balai desa, pembuatan tempat pembuangan sampah, hingga pemasangan atap gedung Karang Taruna.
Permintaan bantuan bibit karet, pupuk, seragam, serta peralatan medis untuk bidan desa. Warga meminta hak dan kewajiban PPPK disetarakan dengan PNS, hingga munculnya keluhan terkait proses penerimaan manajer Koperasi Merah Putih.
Mengingat banyaknya aspirasi yang tumpang tindih antara kewenangan provinsi dan daerah, Koordinator Dapil VI DPRD Sumsel, H. Muhammad Candra, menegaskan pihaknya akan langsung memilah laporan tersebut untuk ditindaklanjuti secara cepat.
“Untuk aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, kami dari Dapil VI akan segera membicarakannya secara langsung dengan Plt Bupati Muara Enim. Kami akan dorong agar seluruh keluhan di tingkat lokal ini dapat segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait di kabupaten,” (ADV)
