Pimpin Reses Dapil I, Chairul S. Matdiah Tampung Keluhan Zonasi Sekolah dan Infrastruktur di SU I

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang kembali turun ke lapangan dalam agenda Reses Masa Sidang VI Tahun Anggaran 2026.Rabu 8 Juli 2026, kegiatan reses di Kantor Camat Seberang Ulu (SU) I untuk menyerap aspirasi warga, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintahan setempat.

Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. – Partai Demokrat, dan dihadiri jajaran anggota DPRD Sumsel Dapil I

“Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. – Partai Golkar, Firmansyah Hakim, S.H – NasDem, Ir. Romiana Hidayati – PDI Perjuangan, Muhammad Toha, S.Ag. – PKS dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. Gerindra,”jelasnya

Kedatangan para anggota DPRD Sumsel dapil 1 disambut oleh Camat SU I Dian Mayasari, S.STP., M.Si., sekretaris kecamatan, jajaran lurah, kepala puskesmas, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Dalam Reses tersebut, Pendidikan Jadi Sorotan, Soal Zonasi hingga Usulan SMA Bar

Dalam sesi dialog yang berlangsung dinamis, sektor pendidikan menjadi isu paling hangat yang disuarakan oleh masyarakat dan tenaga pendidik di Kecamatan Seberang Ulu I.

Zulkifli, perwakilan warga Kelurahan 5 Ulu, mempertanyakan efektivitas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ia mengeluhkan masih adanya anak yang tinggal dekat dengan sekolah negeri justru tidak diterima, sementara calon siswa yang rumahnya lebih jauh bisa mendapatkan kursi.

Selanjutnya, Kepala SD Negeri 69 Palembang, Nurhayati, mengusulkan pembangunan gedung bertingkat (dua lantai) agar proses belajar mengajar bisa optimal di tengah keterbatasan lahan sekolah.

Selain itu, Kepala SMP Negeri 61 Palembang, Eni, mengungkapkan bahwa sekolahnya yang berdiri sejak 2021 masih kekurangan ruang kelas, laboratorium, ruang UKS, hingga lapangan untuk mengimbangi tingginya minat pendaftar.

Arifin Kalender mengusulkan pembangunan SMA Negeri baru di wilayah SU I agar anak-anak di kecamatan tersebut memiliki akses sekolah negeri yang lebih dekat dan terjangkau.

Selain pendidikan, juga ada masalah fasilitas dasar lingkungan ikut mencuat. Ketua RT 02, Mona, dan Ketua RT 44, Reni, kompak mengeluhkan minimnya lampu penerangan jalan utama dan lingkungan yang membuat wilayah mereka gelap gulita pada malam hari.

Reni menyayangkan usulan lima titik lampu jalan yang sebelumnya sudah disurvei, hingga kini belum juga direalisasikan oleh dinas terkait. Warga juga mendesak percepatan pengaspalan jalan pemukiman.

Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Anggota DPRD Sumsel, Firmansyah Hakim, S.H., menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh proposal pembangunan yang masuk agar diakomodasi dalam penganggaran daerah secara bertahap sesuai skala prioritas.

“Aspirasi mengenai perbaikan jalan, pemasangan lampu penerangan jalan, hingga fasilitas pendidikan akan kami perjuangkan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh proposal yang disampaikan akan kami kawal agar menjadi prioritas pembangunan,” tegas Firmansyah.

Ia menambahkan bahwa reses ini merupakan wadah nyata bagi fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif agar pembangunan di lapangan benar-benar menyentuh kebutuhan primer masyarakat bawah.

Sementara itu, Camat SU I, Dian Mayasari, S.STP., M.Si., menyampaikan apresiasi tinggi atas ruang dialog yang efektif ini. Ia berharap sinergi yang kuat antara DPRD Sumsel, Pemkot Palembang, Pemprov Sumsel, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi pembangunan yang merata di wilayah Seberang Ulu I. (ADV)