Pendidikan anak usia dini menjadi sorotan dalam agenda Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) X Kabupaten Banyuasin. Saat reses di Desa Sido Makmur, Kecamatan Air Kumbang, Sabtu, 4 Juli 2026, para wakil rakyat langsung dihadapkan pada aspirasi mendasar mengenai fasilitas pendidikan anak-anak di desa tersebut.
Tokoh masyarakat, dan kalangan ibu-ibu, warga secara kompak mengajukan permohonan bantuan stimulan untuk pembangunan gedung permanen PAUD Makmur Ceria.
Koordinator reses, Ir. H. Muhammad F. Ridho, S.T., M.T. Anggota DPRD Sumsel Dapil X, “Ade Pramanja, S.H., Partai NasDem, Achmad Khadafi Gerindra, Muhammad Nasir, S.Si, Golkar, Nadia Basjir, S.E.-Golkar, H. Nasrul Halim, SH, PKB,”Jelasnya.
Selama ini, aktivitas belajar mengajar anak-anak usia dini di desa masih menumpang atau menggunakan fasilitas seadanya yang kurang representatif. Warga menilai, keberadaan gedung PAUD yang layak untuk menunjang tumbuh kembang dan kenyamanan anak-anak Desa Sido Makmur sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
“Anak-anak kami di PAUD Makmur Ceria butuh tempat belajar yang aman, nyaman, dan milik sendiri. Selama ini fasilitasnya sangat terbatas. Kami berharap betul bapak dan ibu anggota dewan dari provinsi bisa mewujudkan impian warga agar anak-anak desa memiliki gedung sekolah yang layak,” Pinta salah seorang guru PAUD.
Mendengar langsung keluhan dan harapan yang menyentuh sektor pendidikan tersebut, Anggota DPRD Sumsel Dapil X Banyuasin memberikan respons yang sangat simpatik dan tegas.
“Aspirasi mengenai PAUD Makmur Ceria ini langsung menyentuh hati kami. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak di Desa Sido Makmur belajar di fasilitas yang tidak layak. Ini akan menjadi catatan prioritas utama kami.”
Selanjutnya, “Kami meminta pihak pengelola PAUD bersama pemerintah desa untuk segera melengkapi berkas proposal, status tanah yang jelas (hibah/desa), dan rencana anggaran biayanya. Kami di Dapil X siap mengawal usulan ini agar masuk ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumsel untuk diperjuangkan melalui APBD Provinsi.” (ADV)
