Usai melaksanakan reses Masa Sidang VI Tahun Anggaran 2026 di RSUD Bari Palembang, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang langsung melakukan kunjungan kerja ke Kampus UIN Raden Fatah Palembang di kawasan Jakabaring, Selasa 7 Juli 2026. Kunjungan lapangan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang mengeluhkan sering terjadinya banjir di lingkungan permukiman sekitar kampus pasca-pembangunan sejumlah fasilitas akademik tersebut.
Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. – Partai Demokrat mengatakan anggota DPRD Sumsel Dapil I
“Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. – Partai Golkar, Firmansyah Hakim, S.H – NasDem, Ir. Romiana Hidayati – PDI Perjuangan, Muhammad Toha, S.Ag. – PKS dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. Gerindra,”jelasnya
Kedatangan para wakil rakyat ini diterima langsung oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., beserta jajaran pejabat rektorat.
Dalam pertemuan tatap muka tersebut, perwakilan warga RT 48, Erwin, mengungkapkan bahwa sejak awal proyek pengerjaan kampus dimulai, masyarakat setempat sebenarnya telah mengingatkan pihak pengembang agar proses penimbunan lahan tidak merugikan lingkungan sekitar.
“Dulu saat UIN akan membangun dan melakukan penimbunan, kami sudah menyampaikan agar jangan sampai posisi permukiman warga menjadi lebih rendah sehingga terkena banjir. Sekarang kami berharap ada solusi agar warga tidak terus-menerus kebanjiran setiap kali hujan turun,” ungkap Erwin.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Sumsel Aryuda Perdana Kusuma menyatakan bahwa kehadiran dewan untuk menjembatani aspirasi agar didapatkan solusi bersama yang tidak merugikan pihak manapun.
“Harapan kami ke depan persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti. Perlu dilihat apakah ada pengaruh dari kontur tanah atau faktor lainnya,” jelas Aryuda.
Sementara itu, Abdullah Taufik mengusulkan pembentukan tim bersama lintas sektoral untuk melakukan kajian komprehensif di lapangan.
“Kami meminta agar dibentuk tim untuk menyikapi persoalan ini. Nanti dilihat mekanismenya, apakah pihak UIN menyampaikan usulan kepada Pemerintah Kota Palembang atau membuat proposal kepada Gubernur Sumsel. Selanjutnya pemerintah provinsi melalui OPD terkait dapat melakukan penilaian dan penanganan sesuai kewenangannya. Persoalan ini akan terus kami follow up,” tegas Taufik.
Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A., menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan gedung kampus telah memenuhi regulasi yang ketat dan sangat memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
“Kami memiliki dokumen AMDAL resmi. Sebelum membangun, kami juga telah meminta izin dan berkoordinasi dengan para ketua RT di sekitar kampus. Perlu diketahui, tidak seluruh kawasan kampus ini ditimbun karena sebagian besar menggunakan konstruksi cor gantung,” papar Rektor.
Ia menambahkan, pihak kampus juga telah membangun sistem drainase berupa kanal khusus untuk mengendalikan volume air. Air hujan dari sembilan gedung dialirkan melalui saluran yang telah disiapkan secara modern, sehingga secara teknis tidak seharusnya membanjiri permukiman warga.
Meski demikian, Prof. Muhammad Adil menyambut baik kunjungan yang difasilitasi oleh DPRD Sumsel ini sebagai momentum menyamakan persepsi. Pihak UIN berkomitmen penuh untuk melakukan cek fisik bersama di lapangan demi kenyamanan warga sekitar.
“Kami tidak ingin menyimpulkan sepihak. Nanti kita cek bersama-sama di lapangan untuk melihat di mana letak persoalannya. Penyelesaiannya harus dilihat bersama mana yang menjadi kewenangan Pemprov, Pemkot, maupun pihak kampus. UIN Raden Fatah ingin terus memberikan dampak positif karena masyarakat di sekitar kampus bagian dari keluarga besar kami,” (ADV)
