Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2025, Selasa 21 April 2026.
Rekomendasi tersebut disusun berbasis amanat PP Nomor 13 Tahun 2019 guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance), transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata (pro-growth, pro-poor, pro-job, pro-environment).
Catatan Strategis Tata Kelola & Keuangan Daerah
- Perencanaan Berbasis Data, Penyusunan program wajib mempertimbangkan potensi daerah serta didasarkan pada data yang akurat, valid, dan akuntabel.
- Evaluasi SILPA & Pendapatan, Ketidakcermatan anggaran yang menimbulkan SILPA tinggi harus dievaluasi. Proyeksi pendapatan daerah diminta lebih realistis dan berbasis potensi riil.
- Penguatan Sektor Unggulan, Sektor pertanian dan perkebunan harus menjadi prioritas utama sebagai tumpuan ekonomi masyarakat.
- Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Program perlindungan sosial diminta meminimalkan pengeluaran warga sekaligus meningkatkan daya usaha. Evaluasi dan Catatan OPD Terkait
- DLH, Mendorong kemitraan dengan pihak ketiga/komunitas dalam pengelolaan bank sampah terpilah untuk menggerakkan ekonomi sirkular dan mengurangi beban TPA.
- Diskominfo, Percepatan penanganan area tanpa sinyal (blank spot) di wilayah Musi Rawas.
- Disbudpar, Pengembangan destinasi wisata unggulan selain Danau Aur serta menarik investor guna menggenjot PAD.
- DKP & Disperindag, Diversifikasi pangan lokal (termasuk inovasi penanaman padi di atas air) serta pengawasan ketat pasokan sembako dan gas LPG subsidi untuk mencegah penimbunan.
- Dinas Perikanan, Pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri/tradisional dan peningkatkan tebar bibit bersama kelompok tani.
- Dispor, Peningkatan anggaran, sarpras, serta kesejahteraan atlet disabilitas (NPC).
- PU Cipta Karya & Disperkim, Peningkatan profesionalisme pegawai di lapangan, penanganan cepat kerusakan PDAM, serta penyusunan Renstra yang selaras dengan RPJMD.
- Dinas Pendidikan & Bappeda, Evaluasi promosi kepala sekolah yang adil serta pemerataan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pertanian di seluruh kecamatan.
DPRD Mura juga menyoroti beberapa poin penting terkait layanan masyarakat :
- Kemudahan Layanan: Simplifikasi prosedur pengajuan santunan kematian bagi warga.
- Kesehatan & Sosial: Penambahan sarpras di RS/Puskesmas serta pemenuhan fasilitas operasional penanganan ODGJ (rumah singgah dan kendaraan operasional).
- Infrastruktur & Sektor Perkebunan: Percepatan penyelesaian HGU perkebunan (termasuk inventarisasi takeover PT MBL dan PT CLBB) sebagai sumber PAD, serta peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
Tanggapan Bupati Musi Rawas, Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, menyambut baik catatan strategis yang disampaikan oleh dewan. Pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut sebagai bahan perbaikan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah (RKPD, RPJMD, dan RPJPD) ke depan. (ADV)
