PINGINTAU.ID, JAKARTA –Operasional Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel) hingga kini masih bergantung pada kucuran subsidi pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahunnya, kas negara harus menggelontorkan dana hingga Rp300 miliar demi menutupi kebutuhan operasional transportasi massal bernilai investasi hampir Rp12 triliun.
Ketergantungan subsidi yang tinggi ini menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, saat meninjau langsung operasional LRT Sumsel. Bambang menegaskan bahwa proyek dengan nilai investasi sebesar itu idealnya mulai mandiri secara finansial.
“Pembangunan LRT Sumsel membutuhkan anggaran yang sangat besar, sehingga keberlangsungan operasionalnya tidak seharusnya terus-menerus menjadi beban pemerintah pusat,” tegas Bambang. Jumat 6 November 2026.
Pihak DPR RI mendorong adanya integrasi moda transportasi yang lebih matang serta optimalisasi pendapatan non-tiket (non-farebox) untuk mendongkrak tingkat keterisian penumpang (ridership). Wakil Ketua Komisi V DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap rute pengumpan (feeder) agar masyarakat lebih mudah mengakses stasiun LRT. (Ward)
