Dapur umum Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang tampak sibuk pada Jumat 3 Juli 2026 di sudut lain, beberapa warga binaan tampak telaten menenun songket dan merawat kebun hidroponik. Pemandangan kontras ini menyambut kedatangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) I yang tengah menggelar kunjungan kerja reses.
Di balik produktivitasnya, lembaga pemasyarakatan yang berdiri sejak zaman kolonial tahun 1917 ini ternyata tengah menghadapi tantangan besar: overcrowding (kelebihan muatan) yang mencapai angka 247 persen.
Kepala Lapas (Kalapas) Perempuan Kelas IIA Palembang, Desi Andriyani, memaparkan langsung kondisi riil tersebut di hadapan para wakil rakyat. Dengan kapasitas ideal yang hanya untuk 151 orang, lapas ini kini harus menampung 524 warga binaan.
“Penghuni kita sangat beragam, mulai dari perempuan usia produktif, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, hingga 6 orang bayi yang terpaksa tinggal bersama ibunya di dalam lapas,” ungkap Desi. “Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk tetap memberikan pelayanan, perlindungan hak, serta perawatan kesehatan yang optimal.”
Meski didera masalah overkapasitas, Lapas Perempuan Palembang menolak pasrah. Sejalan dengan Asta Cita Presiden RI dan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pihak lapas berhasil memaksimalkan lahan tidur di dalam area penjara menjadi area produktif.
Melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan yang dikelola mandiri oleh para warga binaan, lapas ini sukses berkontribusi menghemat sekaligus mendongkrak anggaran bahan makanan (BAMA) bulanan sebesar 2 hingga 3 persen. Saat ini, area dapur juga tengah direnovasi total demi meningkatkan kualitas higienitas makanan.
Tak sekadar mengisi waktu, warga binaan dibekali keahlian premium bernilai jual tinggi, mulai dari pembuatan songket, jumputan, batik, rajutan serat pisang abaca, hingga konveksi. Ada pula pelatihan jasa salon kecantikan, laundry, hingga produksi bakery dan kopi.
Mendengar pemaparan tersebut, Tim Reses Dapil I DPRD Sumsel memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah inovatif pihak lapas. Para angggota dewan menilai pembinaan kemandirian ini menjadi modal penting agar saat bebas nanti, para warga binaan perempuan siap kembali ke masyarakat secara mandiri dan tidak mengulangi kesalahannya.
Kunjungan ini juga menjadi catatan penting bagi legislatif untuk mendorong kebijakan yang mendukung perbaikan fasilitas, anggaran pembinaan, serta pemenuhan hak-hak kelompok rentan seperti lansia dan anak bawaan (bayi) di dalam institusi pemasyarakatan Sumatera Selatan. (ADV)
