PINGINTAU.ID, KOTA BIMA NTB – Pemerintah Kota Bima mengikuti Video Conference (Vicon) Kunjungan Lapangan dan Diskusi Menata Postur Ideal ASN Daerah secara daring dari Aula Parenta (Ruang Rapat Wali Kota) Kota Bima, Kamis 8 Oktober 2026. Mengusung tema “Pengelolaan dan Penataan ASN di Provinsi NTB dan Kota Bima dalam Menjawab Kebutuhan Layanan, Kapasitas Fiskal, dan Kinerja”, kegiatan ini dimulai pukul 09.00 WITA.
Sejumlah pejabat daerah turut hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Kepala BKPSDM, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Pemerintahan, dan Kepala Bagian Kesra.
Melalui rilis resminya, Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, DR. Muhammad Hasyim, menyampaikan bahwa Vicon ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali kondisi serta kebutuhan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Penataan postur ASN merupakan aspek krusial dalam mendukung efektivitas roda pemerintahan. Ketersediaan aparatur harus diselaraskan dengan kebutuhan organisasi, beban kerja, jenis pelayanan, serta arah pembangunan daerah, tanpa mengabaikan kapasitas fiskal agar pengelolaan sumber daya tetap efektif dan berkelanjutan,” ujar Muhammad Hasyim.
Ia menambahkan, aspek kebutuhan layanan, kemampuan fiskal, dan peningkatan kinerja saling berkaitan erat dalam merumuskan postur ASN yang ideal. Pemerintah daerah dituntut memastikan keberadaan pegawai dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas pelayanan masyarakat.
Selain itu, forum virtual ini dimanfaatkan Pemkot Bima untuk saling berbagi data dan informasi mengenai pemetaan ASN di daerah. Penataan yang dimaksud tidak sebatas jumlah personil, melainkan mencakup kesesuaian kompetensi, pemerataan distribusi pegawai, serta penguatan kinerja di setiap unit kerja.
Keterlibatan aktif ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk terus menyelaraskan kebijakan manajemen ASN dengan dinamika kebutuhan daerah. Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat menjadi pijakan strategis dalam menyusun langkah penataan ASN ke depan guna mewujudkan organisasi yang efisien, responsif, dan mampu mencapai target pembangunan daerah. (Suhairy)
