Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto mulai menuai sorotan tajam dari masyarakat bawah. Di balik misi mulianya untuk mencetak generasi bebas stunting, masifnya program ini ternyata memicu efek samping tak terduga: melambungnya harga kebutuhan pokok di pasar tradisional akibat tersedotnya pasokan ke dapur-dapur MBG.
Fenomena ini mencuat dalam forum Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil I Masa Sidang VI Tahun 2026 yang digelar di Kantor Lurah 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Senin 6 Juli 2026.
Ketua RW 01 Kelurahan 32 Ilir, Agus Tarmizi, menjadi penyambung lidah para pelaku UMKM dan pedagang kecil yang mulai megap-megap menghadapi fluktuasi harga. Sejak program MBG berjalan masif, harga komoditas seperti telur, ayam, ikan, dan sayur-mayur melonjak signifikan. Imbasnya, pemilik warung makan, kantin sekolah, hingga pedagang makanan kecil terpaksa mengeluarkan modal yang jauh lebih besar.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Gerindra, Abdullah Taufik, tidak menampik adanya tantangan tersebut. Namun, ia mengajak masyarakat melihat dampak ekonomi makro yang juga dihasilkan oleh program ini.
“Tidak ada gading yang tak retak. Setiap kebijakan besar pasti memiliki sisi positif maupun tantangan yang harus terus diperbaiki,” ujar Abdullah.
Ia merinci, dari alokasi anggaran Rp15.000 per porsi, perputarannya dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal, Rp2.000: Investasi peralatan dapur. Rp3.000: Upah tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Satu dapur MBG bahkan mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja lokal.
Rp10.000, Dibelanjakan langsung untuk membeli bahan pangan lokal (beras, telur, ayam, ikan, sayur) dari petani dan peternak.
Abdullah menjelaskan bahwa lonjakan harga terjadi karena pola distribusi, di mana dapur MBG membeli dalam jumlah besar langsung ke distributor. Kendati demikian, ia memastikan DPRD Sumsel akan terus memperketat pengawasan, baik dari sisi pasokan maupun kualitas makanan.
Koordinator Reses DPRD Sumsel Dapil I, H. Chairul S. Matdiah, Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa tujuan program MBG sangat mulia untuk masa depan SDM Indonesia. Kendati begitu, tata kelola di lapangan tidak boleh mengorbankan “wong cilik”.
“Persoalannya bukan pada programnya, melainkan bagaimana sistem distribusi dan tata kelola pelaksanaannya. Jangan sampai tujuan membantu anak-anak memperoleh makanan bergizi justru berdampak terhadap keberlangsungan usaha pedagang kecil. Keseimbangan ekonomi masyarakat harus tetap menjadi perhatian,” tegas Chairul.
Chairul mendesak instansi terkait bersama SPPG untuk segera menyempurnakan dan membenahi sistem pengadaan bahan baku. Evaluasi total ini diharapkan mampu melahirkan formula baru: gizi anak-anak Indonesia terpenuhi, angka stunting ditekan, namun stabilitas harga pasar dan napas ekonomi para pelaku UMKM tetap terjaga aman. (ADV)
