Dewan Perwakilan Ralyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendengarkan jawaban Gubernur Sumsel terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel Tahun anggaran 2024 yang dibacakan Sekda Sumsel Edward Candra di ruang sidang paripurna. Rabu 28 Agustus 2024
Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, Muchendi Mahzareki, Sekda Edward Candra mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas harapan, kritik, saran dan dukungan yang sudah disampaikan oleh Fraksi-fraksi DPRD Sumsel masing-masing Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional.
“Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi peningkatan pendapatan dan upaya-upaya menggali pendapatan daerah dengan berbagai strategi dan mekanisme serta inovasi yang berbasis teknologi informasi,” katanya.
Terkait pembangunan infrastruktur jalan provinsi sebagaimana pertanyaan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar sebelumnya disampaikan Sekda bahwa Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel berkomitmen dan melakukan percepatan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Meliputi, Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pelebaran Jalan Menuju Standar, dan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Mengatasi kerusakan jalan dan tetap mempertahankan jalan dalam kondisi mantap, terutama pada jalan ruas-ruas yang menghubungkan antar kabupaten di Sumsel.
Sedangkan, masalah pendidikan sebagaimana disampaikan masing-masing juru bicara Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat. Menurut Sekda Pemprov Sumsel tetap memprioritaskan pendidikan sebagai prioritas utama di Sumsel.
“Indikator alokasi dana Pendidikan tepat sasaran dan telah berhasil antara lain Alokasi dana Pendidikan Tahun 2024 semula Rp2.601.530.177.736,00 menjadi Rp2.725.707.211.583,00,” ucapnya.
Kemudian terkait musim kemarau menjawab masukan dari Fraksi Partai Golkar. Menurut Sekda, memasuki musim kemarau dengan ancaman bencana kekeringan dan kebakaran hutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan serta fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam.
Selanjutnya, menjelang Pilkada yang menjadi masukan Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Diungkapkan Sekda, dalam pelaksanaan Pilkada serentak untuk bersama-sama menjaga situasi politik dan keamanan wilayah Sumsel agar pilkada terlaksana secara kondusif dalam setiap tahapan.
“Pejabat publik dan masyarakat agar menjaga kerukunan, kedamaian, kondusifitas kehidupan sosial,” terangnya.
Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan Fraksi Partai Nasdem dalam hal upaya peningkatan IPM Sumsel.
“Tren peningkatan IPM Sumatera Selatan merupakan kategori tinggi berturut-turut dalam periodisasi 2020-2023. IPM Sumatera Selatan pada tahun 2023 mencapai 73,18, meningkat 0,97 poin dibandingkan 2022 dan merupakan tahun keenam status IPM kategori tinggi,” tambahnya.
Di bagian akhir Sekda menjawab masukan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional,
terkait program bantuan yang menyentuh kalangan petani, bantuan dengan sasaran utama kelompok-kelompok tani yang terdaftar di dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). Bantuan sektor perkebunan dan peternakan perikanan lainnya (ADV)
