MUARA ENIM – Sektor pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah yang harus terus dikawal dan diperjuangkan. Komitmen kuat inilah yang ditunjukkan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI saat menggelar agenda Reses di SMAN 1 Unggulan Muara Enim, “Kampus Tembesu” (Tempat Berkumpul Siswa Unggul).
Rombongan dewan yang hadir menyerap aspirasi terdiri dari legislator berpengaruh, yaitu Muhamad Candra (PKB) selaku koordinator, Mohd Muaz Ar Rifqy (PKS), Ismail Hairul Pala (Demokrat), Ahmad Palo (PPP), Hj. Lury Eliza Alex Noerdin (Golkar), dan Ganjar Iman (NasDem).
Kehadiran wakil rakyat ini disambut bangga oleh Kepala SMAN 1 Muara Enim, Dra. Ritta Riana, M.M., bersama jajaran dewan guru dan para siswa berprestasi.
”Ini adalah momen yang sangat berharga bagi kami untuk menyampaikan aspirasi. Sebagai sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, kami berharap dukungan penuh dari DPRD Sumsel agar Kampus Tembesu ini terus menjadi wadah berkumpulnya siswa-siswi unggulan,” ungkap Ritta Riana hangat.
Iisu Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi sorotan utama. Guru SMAN 3 Muara Enim, Indi Andrawanto dan Emilia, mengeluhkan dampak sistem zonasi dan SPMB yang membuat sekolah mereka terus kekurangan murid. Saat ini, SMAN 3 hanya memiliki 153 siswa dari kelas 10–12 dengan total 5 rombongan belajar (rombel). Kondisi ini memicu kekhawatiran karena membuat guru-guru profesional memilih mutasi ke sekolah lain.
Menanggapi jeritan hati para guru, Anggota Komisi V DPRD Sumsel, Mohd Muaz Ar Rifqy, menegaskan komitmennya untuk membenahi sistem SPMB yang masih kerap menyisakan persoalan di Sumsel.
”Terkait isu SPMB ini, kami di Komisi V sudah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, BPMP, dan Dinas Pendidikan Sumsel. Kami sepakat pelaksanaan SPMB harus menjadi lebih baik, transparan, dan bebas dari praktik pungli atau jual beli kursi. Masalah minimnya rombel di SMAN 3 Muara Enim ini akan menjadi catatan prioritas kami untuk diusulkan penanganannya pada APBD Perubahan atau APBD mendatang,” jelas Muaz tegas.
Aspirasi mendesak juga datang dari guru keagamaan, Faizal (SMKN 1 Muara Enim), yang meminta agar para guru PPPK Paruh Waktu segera diperjuangkan menjadi PPPK Penuh Waktu. Ia juga mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji serta aturan absen guru yang dinilai kurang fleksibel saat murid sedang libur sekolah.
Mendengar hal itu, Hj. Lury Eliza Alex Noerdin memberikan respons cepat dan berjanji akan terus mengawal nasib para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.
”Aspirasi mengenai peralihan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu ini terus kami dorong di tingkat provinsi. Terkait keterlambatan gaji, ini akan segera kami tampung dan teruskan ke dinas terkait agar hak-hak guru tidak ditunda-tunda lagi,” kata Lury.
Selain isu kesejahteraan guru, perwakilan guru SMAN 1 Muara Enim turut mengusulkan bantuan 10 unit LCD Proyektor yang telah habis masa pakainya, sementara perwakilan siswa, M. Yusuf, mengusulkan pengadaan bus sekolah. Lury mengimbau pihak sekolah untuk segera menyerahkan proposal resmi agar bantuan sarana penunjang tersebut dapat dikawal melalui anggaran hibah aspirasi dewan.
Tidak hanya fokus pada pendidikan di dalam kelas, reses ini juga menampung keluhan masyarakat mengenai infrastruktur jalan raya Palembang–Muara Enim yang banyak berlubang dan membahayakan pengendara. Menanggapi hal ini, Koordinator Reses, Muhamad Candra, berjanji akan memanggil pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
”Meskipun statusnya jalan negara, kami di tingkat provinsi memiliki wewenang koordinasi. Kami akan panggil pihak balai jalan agar secara teknis lubang jalan jangan digali lalu dibiarkan lama sebelum ditambal, karena sangat membahayakan keselamatan warga,” (ADV)
