DANA otonomi khusus (Otsus) Papua naik 2,25 persen dari dana alokasi umum nasional, dan merupakan daerah dengan anggaran terbesar ke delapan secara nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian melalui keterangan tertulisnya, usai kunjungan kerja bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) M. Mahfud MD di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua, Kemaren.
“Papua anggaran terbesar nomor delapan di seluruh Indonesia dengan jumlah penduduk kurang dari lima juta jiwa,” kata Mendagri.
Mendagri mencontohkan bahwa dibandingkan dengan daerahnya di Provinsi Sumatera Selatan, dengan jumlah penduduk di atas 12 juta jiwa, anggarannya tidak setinggi di Papua.
Mendagri menuturkan, Papua wilayahnya jauh lebih luas bila dibandingkan dengan Pulau Jawa, sehingga ada kekhususan guna percepatan pembangunan.
Menurutnya, spiritnya kemajuan Papua adalah percepatan pembangunan. Dalam konteks itu sudah dilakukan penjaringan aspirasi dan ada beberapa aspirasi tentang pemekaran daerah otonom baru.
Aspirasi masyarakat, kata Mendagri, Papua akan ditambah tiga provinsi yang salah satunya Papua Selatan, kemudian Papua Tengah, daerah Mamta, dan bagian utara yang masih diperdebatkan ibu kotanya antara Timika atau Nabire.
“Kita akan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, di Papua harus ada percepatan pembangunan dengan menjawab aspirasi pemekaran daerah,” ujarnya. (***)
