PINGINTAU.ID, PALEMBANG- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) I Reses Masa Sidang VII Tahun 2026 di SMA Negeri 10 Palembang, Senin 16 November 2026. Dalam agenda tersebut, para legislator menyerap sejumlah aspirasi mendesak dari pihak sekolah, mulai dari kejelasan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, hingga kendala distribusi air bersih dari PDAM.
Kegiatan reses yang mencakup sembilan kecamatan di Kota Palembang, yakni Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati.
Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. (Fraksi Demokrat). Anggota DPRD Sumsel yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos.- Golkar, Firmansyah Hakim, S.H. -NasDem, Ir. Romiana Hidayati-PDI Perjuangan, Muhammad Toha, S.Ag. – PKS, dan Abdullah Taufik, S.E., M.M – Gerindra.
Dalam dialog bersama guru dan siswa, Chairul S. Matdiah menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel untuk diperjuangkan agar dapat diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi Sumsel. Terkait pertanyaan mengenai nasib tenaga pendidik berstatus PPPK, Chairul memastikan atensi khusus dan menjelaskan adanya rencana perubahan status kepegawaian sesuai mekanisme yang akan ditetapkan pemerintah.
“Pada reses ini, aspirasi Bapak, Ibu, dan para siswa akan kami tampung dan disampaikan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa diakomodasi oleh Bapak Gubernur Sumsel,” ujar Chairul.
Ia juga menyarankan pihak sekolah segera menyusun proposal resmi agar pengajuan bantuan fasilitas sekolah dapat diproses sesuai aturan.
Senada, Anggota DPRD Sumsel Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos., menjelaskan bahwa setiap aspirasi hasil reses akan dikawal melalui pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).
“Kami di DPRD menjadi jembatan untuk menyampaikan dan memperjuangkan keinginan masyarakat. Silakan pihak sekolah segera menyampaikan proposal untuk perbaikan fasilitas maupun pemenuhan sarana pendidikan,” tegasnya.
Hal yang sama disampaikan Abdullah Taufik, S.E., M.M. Menurutnya, kehadiran anggota dewan secara langsung di sekolah bertujuan memetakan kebutuhan riil di lapangan, baik terkait infrastruktur pendidikan, persoalan PPPK, maupun isu sosial masyarakat di Kota Palembang agar segera mendapat tindak lanjut.
Sementara itu, Kepala SMAN 10 Palembang, Lili Rahmawati, S.Pd., M.M., mengapresiasi kunjungan jajaran DPRD Sumsel Dapil I tersebut.
Ia mengungkapkan, beberapa poin utama yang disampaikan pihak sekolah meliputi permohonan bantuan perangkat sound system, sosialisasi ketentuan kedisiplinan jam kerja guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diwajibkan berada di sekolah hingga pukul 16.00 WIB, serta solusi atas minimnya pasokan air bersih.
Menurut Lili, kendala air bersih di sekolah bukan disebabkan kurangnya tempat penampungan atau tandon, melainkan distribusi air dari PDAM yang belum maksimal.
“Kami berharap persoalan distribusi air ini bisa dicarikan solusi. Tadi juga disampaikan bahwa anggota DPRD Sumsel akan membantu mengomunikasikan persoalan tersebut dengan pihak PDAM agar distribusi air ke sekolah bisa lebih baik,” jelas Lili.
Selain menampung aspirasi baru yang akan ditindaklanjuti melalui pengajuan proposal, pertemuan ini juga mengonfirmasi bantuan perbaikan lapangan olahraga dan toilet sekolah yang merupakan realisasi dari agenda reses sebelumnya. Lili berharap sinergi ini terus berdampak nyata bagi peningkatan mutu fasilitas pendidikan di SMAN 10 Palembang. (ADV)












