Pingintau.id – Kabar baik bagi insan seni dan budaya di Kota Palembang. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemajuan Kesenian kini tinggal selangkah lagi menjadi Peraturan Daerah (Perda). Regulasi yang telah lama dinantikan para seniman tersebut diharapkan menjadi payung hukum sekaligus membuka ruang lebih luas bagi perkembangan kesenian di Kota Palembang.
Saat ini, Raperda Kesenian tersebut tengah menunggu persetujuan gubernur sebelum ditetapkan dan dimuat dalam lembaran daerah. Jika seluruh tahapan rampung, para seniman Palembang akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan aktivitas dan mengembangkan karya seni.
Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Palembang Septa Marus Eka Putra, S.H., M.H dalam diskusi bersama pengurus Dewan Kesenian Palembang (DKP), Jumat (20/11), mengungkapkan harapannya agar persetujuan tersebut dapat segera diperoleh.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah disetujui, selanjutnya dibuat lembaran daerah,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut juga hadir Kabid Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Palembang Sri Suryani sebagai pembicara dan sejarahwan dan peneliti budaya DR Kemas Abdul Rachman Panji, S.Pd., M.Si.
Menurutnya, kehadiran Perda Kesenian menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian dan dukungan terhadap aktivitas para pelaku seni. Dengan adanya regulasi tersebut, kegiatan kesenian di Palembang diharapkan dapat berlangsung lebih rutin, terarah, dan berkelanjutan.
Meski demikian, implementasi Perda nantinya masih membutuhkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan teknis pelaksanaan. Perwali inilah yang akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program serta memfasilitasi kegiatan dan karya para seniman.
Karena itu, Dinas Kebudayaan berharap adanya sinergi yang kuat dengan Dewan Kesenian Palembang. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar seni dan budaya lokal tidak hanya terpelihara, tetapi juga semakin berkembang dan mampu melahirkan karya-karya baru.
Tak hanya menyiapkan regulasi, pemerintah juga berencana melakukan inventarisasi terhadap para seniman di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan tersebut.
Pendataan ini bertujuan mengetahui jumlah, keberadaan, serta bidang kesenian yang digeluti para pelaku seni. Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah akan lebih mudah menyusun program pembinaan, memberikan dukungan, hingga melibatkan seniman dalam berbagai kegiatan kebudayaan.
Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Palembang, M. Nasir, menegaskan bahwa keberadaan Perda Kesenian merupakan kebutuhan mendesak bagi para seniman.
Menurutnya, selama ini aktivitas dan perjuangan seniman dalam mengembangkan kesenian daerah belum memiliki payung hukum yang memadai. Akibatnya, ruang gerak mereka dalam berkarya dan mengembangkan kegiatan seni masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Dalam kesempatan itu Kabid Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Palembang Sri Suryani mengatakan bahwa
Ia mengatakan, para pengurus DKP selama ini menjalankan aktivitas kesenian lebih banyak berlandaskan kecintaan dan kepedulian terhadap seni dan budaya Palembang.
“Perda ini cukup penting agar seniman memiliki payung hukum. Dengan adanya Perda, diharapkan karya seni dan budaya semakin berkembang,” ungkapnya.
Dengan semakin dekatnya pengesahan Perda Kesenian, insan seni Palembang kini menaruh harapan besar. Bukan sekadar hadirnya sebuah regulasi, melainkan terbukanya babak baru bagi kehidupan kesenian di daerah ini.
Ke depan, Perda tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas. Dukungan anggaran, pembinaan, ruang berekspresi, serta kesempatan berkarya bagi para seniman menjadi pekerjaan penting agar seni dan budaya Palembang tetap hidup, lestari, dan berkembang di tengah perubahan zaman.(***)












