Persoalan lonjakan tarif pajak saat guru naik pangkat, kebutuhan akses kecerdasan buatan (AI) untuk pembelajaran, hingga kesenjangan fasilitas sekolah mengemuka dalam reses Masa Sidang VII Tahun 2026 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) I di SMAN 4 Palembang, Kamis 19 November 2026.
Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. Partai Demokrat. anggota DPRD Sumsel lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos.-Golkar, Firmansyah Hakim, S.H – NasDem, Ir. Romiana Hidayati- PDI Perjuangan, Muhammad Toha, S.Ag.-PKS, dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. -Gerindra.
Dapil I me;iputi, Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati.
Chairul S. Matdiah menegaskan, reses menjadi ruang pertemuan langsung wakil rakyat dengan warga untuk menampung kebutuhan masyarakat, termasuk guru dan siswa (termasuk dari SMAN 12 Palembang), sebelum dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel.
“Pada reses ini, aspirasi Bapak, Ibu, dan para siswa akan kami tampung dan disampaikan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa diakomodasi oleh Bapak Gubernur Sumsel. Namun, apabila nantinya belum dapat direalisasikan, kami mohon maaf,” ujar Chairul.
Senada, Aryuda Perdana Kusuma menyatakan setiap masukan warga akan dicatat, dibawa ke paripurna, dan diproses di Badan Anggaran sebagai jembatan perjuangan aspirasi ke pemerintah provinsi.
Siti Nur Amalia menyoroti kenaikan potongan pajak gaji dari 5 persen di golongan III menjadi 15 persen di golongan IV yang dinilai mengurangi manfaat kenaikan pangkat guru. Abdullah Taufik menjelaskan aturan tersebut mengacu pada PP Nomor 80 Tahun 2010 berdasarkan jenjang kepangkatan, namun ia sepakat lonjakan dari 5 persen ke 15 persen terlalu jauh dan idealnya berada di kisaran 10 persen sehingga perlu disuarakan ke Direktorat Jenderal Pajak.
Guru geografi sekaligus Wakil Sarana dan Prasarana, Apris Asmoro, meminta dukungan akses AI untuk pengembangan materi ajar, bantuan AC aula, serta pembangunan mushola.
Romiana Hidayati menerangkan anggaran APBD 2027 telah disahkan tanpa pos khusus digitalisasi guru, namun Komisi V dapat mendorongnya dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan (seperti pelatihan AI, perangkat digital, internet merata, dan sekolah percontohan AI). Untuk AC aula dan mushola, sekolah diminta menyiapkan proposal paling lambat hari Sabtu guna diajukan melalui skema CSR Bank Sumsel Babel.
Siswa bernama Zikri menanyakan pemerataan fasilitas pendidikan antara wilayah kota dan pedesaan, termasuk akses jalan melintasi kebun serta kendala jaringan internet dan listrik di daerah pelosok. Muhammad Toha menyebut DPRD mendorong penambahan maupun program baru saat pembahasan anggaran bersama Dinas Pendidikan, sekaligus berkoordinasi dengan komisi terkait dan mitra seperti PLN untuk mempercepat penyediaan listrik serta fasilitas di wilayah tertinggal. (ADV)












