Pingintau.id – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru secara resmi mengukuhkan Supriyadi, SE., MM. sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel yang baru. Acara pengukuhan berlangsung khidmat di Griya Agung, Selasa (24/6/2025), disaksikan sejumlah pejabat tinggi dan tokoh masyarakat Sumsel.
Supriyadi menggantikan Sofyan Antonius berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-232/K/SU/2025 tertanggal 5 Juni 2025. Sebelumnya, Supriyadi menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan bahwa penguatan pengawasan keuangan di daerah menjadi kunci utama untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov Sumsel dan BPKP, terutama dalam mengawal proyek strategis seperti pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dan optimalisasi produksi pangan.
“Kita menargetkan peningkatan produksi gabah kering giling sebesar 25% tahun ini, dari 3 juta ton menjadi minimal 3,8 juta ton. Ini kerja besar yang memerlukan pengawasan dan dukungan serius,” tegas Herman Deru.
Ia juga menyoroti kondisi pelabuhan saat ini yang tidak lagi memadai, memaksa Sumsel mengekspor beberapa komoditas melalui pelabuhan luar provinsi. “Bayangkan, kopi Sumsel harus keluar lewat Lampung. Inilah pentingnya percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat,” ujarnya.
Gubernur juga meminta BPKP memberi perhatian khusus terhadap tata kelola keuangan desa. Ia menilai masih banyak kepala desa (kades) yang kesulitan mengelola dana desa karena kurangnya pemahaman administrasi dan akuntabilitas.
“Banyak kades tersandung hukum bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan. Saya harap APIP bersama BPKP memberi literasi dan pembinaan. Kita juga sedang siapkan program upgrading untuk para kades,” ungkapnya.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, Dr. Setya Nugraha, turut menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Herman Deru atas komitmen terhadap pengawasan yang baik. Ia menyebut pengukuhan ini sebagai bentuk kolaborasi strategis antara pusat dan daerah.
“Ini mencerminkan semangat kolaborasi dan kepercayaan dalam memperkuat kualitas pengawasan serta akuntabilitas keuangan daerah,” kata Setya.
BPKP, kata Setya, saat ini mengusung tiga fokus utama pengawasan: memberikan nilai tambah strategis, meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, serta mendukung capaian hasil pembangunan yang berorientasi manfaat bagi masyarakat.
Secara khusus, ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan sebagai titik krusial yang harus diawasi. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan atas belanja strategis dan pendapatan asli daerah (PAD).
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur H. Cik Ujang, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie, Kajati Sumsel Dr. Yulianto, Forkopimda, kepala OPD, serta bupati dan walikota se-Sumatera Selatan.(***)
