Pingintau.id, OKI – 327 Kepala Desa di Ogan Komering Ilir [OKI] menerima Surat Keputusan besaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dana bagi hasil pajak, Retribusi Daerah dan Lelang Lebak Lebung tahun 2023.
SK itu diserahkan sendiri oleh Bupati Ogan Komering Ilir,Iskandar didampingi Forkopimda.
Adapun prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa tahun 2023, yaitu 10 hinga 25% untuk BLT; 3 % untuk operasional pemerintahan desa; 20 % ketahanan pangan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam laporannya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Arie Mulawarman, S.STP., MM menyampaikan penggunaan dana desa dipergunakan untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan musyawarah desa.
“Adapun rincian dana untuk tahun 2023 yaitu besaran Alokasi Dana Desa tahun 2023 Kabupaten OKI sebesar 117 Miliar; Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 287 Miliar; Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 9 Miliar; Hasil lelang lebak lebung sebesar 4 Miliar dan Kurang bayar bgi hasil pajak daerah, retribusi daerah dan Hasil lelang Lebak lebung sebesar 20 Miliar”, kata Arie di Kayuagung, Selasa, (21/2/23).
Arie menyampaikan untuk Dana Desa 2023 langsung ditransfer ke rekening kas desa dengan melalui 3 tahap yaitu tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen
dan tahap ketiga 20 persen.
Pada kesempatan itu Bupati Iskandar mengatakan besaran alokasi dana desa yang sekarang diterima desa bentuk komitmen pemerintah terhadap kemandirian desa.
“Dulu di tahun 2013-2014 dana desa hanya berkisar diangka 100 juta. Namun berkat kesungguhan kita untuk membangun OKI dari Desa didukung pula oleh UU Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa menjadi prioritas pemerintah”, ungkap Iskandar.
Iskandar berpesan agar kepala desa dapat mempergunakan dana yang disalurkan ke desa sebaik-baiknya.
“Gunakan dana desa untuk membangun desa memberdayakan potensi desa, jika ada hal- hal yang membuat keraguan tentang penggunaan anggaran jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan pemerintah daerah, dengan Aparat Penegak Hukum,” imbuhnya.
Ia menambahkan, jika ada kekeliruan secara administrasi hal ini tidak serta merta di proses hukum namun jika ada penyelewengan harus benar-benar ditindak sebagaimana mestinya.[***]
