Pingintau.id- Penyaluran berbagai program bantuan pemerintah terus dikebut pelaksanaannya agar dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan berbagai upaya agar berbagai bantuan dapat tersalurkan secara akurat dan tepat sasaran. Seperti pada tanggal 8 Juli 2021, yang dilakukan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, KKP menyalurkan bantuan berupa benur Udang Windu sebanyak 500 ribu ekor diberikan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Hidayah Bahari dan Pokdakan Dayah Mini Aceh.
Menurut data yang dihimpun, hingga pertengahan tahun 2021 BPBAP Ujung Batee telah menggelontorkan total bantuan benur Udang Windu sebanyak 2,1 juta ekor. Selain itu, tahun 2021 BPBAP Ujung Batee juga berencana untuk menyalurkan bantuan benih ikan Kakap Putih, Nila Salin, Bandeng serta benur Udang Vaname sebanyak 7,6 juta ekor kepada Pokdakan di wilayah kerjanya.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu atau yang biasa disapa Tebe mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan benih ikan dan udang menjadi salah satu kegiatan prioritas yang turut menunjang program pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal di masyarakat.
“Potensi dan keuletan yang dimiliki oleh masyarakat khususnya pembudidaya menjadi modal utama dalam usaha meningkatkan produksi dan kinerja di sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Pemerintah turut mendorong usaha tersebut melalui berbagai program seperti penyaluran bantuan, diseminasi, penyuluhan, serta memberikan akses kepada modal usaha,” lanjut Tebe.
Sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bahwa pembangunan sentra perikanan budidaya harus dibarengi dengan perhitungan yang matang, Tebe senantiasa mengarahkan jajaran teknisnya agar segala persyaratan seperti teknis, lokasi maupun administratif untuk dapat benar-benar diperhitungkan sehingga pembangunan kampung perikanan budidaya sebagai sumber ekonomi baru dapat terwujud.
“Keterlibatan pembudidaya, pemerintah daerah hingga masyarakat sekitar menjadi elemen-elemen penting dalam pembangunan kampung perikanan budidaya ini agar kesejahteraan dan peningkatan roda ekonomi dalam suatu daerah dapat dinikmati bersama,” pungkas Tebe.
Senada dengan Tebe, Kepala BPBAP Ujung Batee, M. Tahang menjelaskan bahwa pihaknya selalu mengutamakan prinsip budidaya yang dikelola secara bertanggungjawab serta berkelanjutan, sehingga dalam praktik di lapangan, timnya tidak henti untuk mengedukasi masyarakat terkait manajemen usaha yang baik dan pengelolaan secara gotong-royong agar dapat meminimalisir kegagalan serta meningkatkan produktivitas tanpa menghilangkan prinsip ramah lingkungan.
“Pada prinsipnya kami menekankan penerapan Indonesian Good Aquaculture Practice atau IndoGAP kepada seluruh pelaku usaha budidaya, termasuk di balai kami sendiri agar dapat menjadi model bisnis yang baik dan dapat direplikasi oleh masyarakat sekitar. Dengan semakin banyak pelaku usaha budidaya yang menerapkan IndoGAP diharapkan pengembangan kampung perikanan budidaya di masyarakat dapat berjalan sesuai harapan memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat dan negara,” imbuh Tahang.[***]
ril