PINGINTAU.ID, SUMSEL- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Sumsel berhasil meraih penghargaan Terbaik III Kategori Provinsi dalam Penganugerahan Anindhita Wistara Data 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia di Aula BPS RI, Rabu (11/11/2026).
Penghargaan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang dan diserahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus memperkuat tata kelola data sebagai salah satu fondasi penting dalam pembangunan.
Capaian ini sekaligus menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan statistik sektoral di Sumatera Selatan. Jika pada tahun 2024 Sumsel berada di peringkat ke-13 dari seluruh provinsi di Indonesia, pada tahun 2026 Sumsel berhasil melesat ke peringkat ketiga nasional.
Sementara itu, pada tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pencapaian tahun 2026 menjadi bukti kemajuan sekaligus peningkatan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam membangun tata kelola data yang semakin berkualitas.
Dalam penganugerahan tersebut, Provinsi DKI Jakarta meraih Terbaik I, Provinsi Bali Terbaik II, dan Provinsi Sumatera Selatan Terbaik III.
Kepala BPS RI Adininggar Widyasanti dalam sambutannya menyampaikan bahwa Penganugerahan Anindhita Wistara Data merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen dan kerja keras kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas.
Menurutnya, penyelenggaraan statistik sektoral tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara BPS dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Melalui kolaborasi, diharapkan kualitas data yang dihasilkan semakin meningkat, baik dari sisi akurasi, kelengkapan, konsistensi, maupun pemanfaatannya dalam mendukung berbagai kebutuhan pembangunan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa data statistik yang berkualitas memiliki peran penting sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan terus memperkuat komitmen dalam membangun ekosistem statistik yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Semoga apresiasi ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral serta memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang semakin baik,” ujarnya.
Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, penghargaan Terbaik III ini bukan hanya menjadi sebuah capaian, tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola data di lingkungan pemerintahan daerah.
Pengelolaan data statistik sektoral memiliki arti strategis karena menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
Data yang akurat dan berkualitas dibutuhkan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan program dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi terhadap hasil pembangunan yang telah dicapai.
Dengan dukungan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan secara lebih tepat, menentukan skala prioritas, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
Peningkatan peringkat dari posisi ke-13 pada 2024 menjadi posisi ketiga nasional pada 2026 diharapkan semakin memperkuat semangat seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi, konsistensi, dan kualitas dalam menghasilkan serta mengelola data sektoral sesuai standar yang telah ditetapkan.
Prestasi ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik melalui pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi, dan berkualitas sebagai landasan pengambilan kebijakan pembangunan. (***)
