PINGINTAU.ID, BANYUASIN, Tekanan terhadap Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan kian menguat terkait kondisi memprihatinkan Jalan Lintas Timur (Jalintim) ruas Palembang–Betung. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Abdul Rais, bersama Persatuan Mahasiswa Banyuasin (PMB), secara tegas mendesak instansi terkait segera melakukan perbaikan menyeluruh untuk mengatasi kerusakan parah dan kemacetan kronis yang terjadi hampir setiap hari dihadapai masyarakat Banyuasin
Sejumlah titik di Jalintim mengalami kerusakan berat yang memicu antrean kendaraan mengular, terutama truk angkutan barang. Kondisi tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak negatif pada distribusi ekonomi di wilayah Sumatera Selatan.
Ketua DPRD Banyuasin, Abdul Rais, menyatakan bahwa penanganan jalan rusak tidak boleh lagi dilakukan secara lambat atau hanya bersifat sementara (patching atau tambal sulam).
Dikatakan Jalintim sebagai urat nadi perekonomian regional yang memerlukan perhatian serius dan penanganan jangka panjang .
“Jalan Lintas Timur Palembang–Betung sudah sangat darurat. Kami meminta Balai Jalan Sumatera Selatan segera melakukan perbaikan agar aktivitas masyarakat kembali lancar,” tegas Abdul Rais.
Selain mendesak perbaikan fisik jalan secara masif, Abdul Rais juga mengambil langkah taktis di tingkat daerah dengan langsung menginstruksikan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin untuk menyiagakan alat berat atau kendaraan evakuasi di titik-titik rawan macet. Langkah ini bertujuan agar kendaraan yang mogok, patah as, atau mengalami kecelakaan dapat segera dievakuasi, sehingga tidak memperparah kelumpuhan arus lalu lintas lintas.
Sementara itu, gerakan pemuda yang dimotori Persatuan Mahasiswa Banyuasin (PMB) yang diketuai Irfansyah sebelumnya telah melakukan audiensi dengan BBPJN Sumsel. Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Dalam pertemuan tersebut, mereka menekankan pentingnya sinergi yang kokoh antara pemerintah pusat dan daerah agar hambatan birokrasi tidak mengorbankan hak-hak publik.
Ketua Umum PMB – Irfansyah mengapresiasi upaya Bupati Banyuasin dalam memediasi pembebasan lahan warga dan memperjuangkan anggaran ke pusat, namun mahasiswa menyatakan tetap menuntut kejelasan target penyelesaian (timeline) yang transparan dari BBPJN selaku eksekutor teknis nasional.
“Kami menyampaikan langsung berbagai aspirasi masyarakat Banyuasin kepada BBPJN. Di tengah keterbatasan anggaran nasional, kami berharap ada terobosan solusi, termasuk penertiban kendaraan ODOL (Over Dimension Over Loading) yang menjadi biang kerok utama hancurnya struktur jalan,” Kata Irfansyah. Saat diwawancarai melalui sambungan telpon, Kamis 9 Juli 2026.
Dikatakan PMB menaruh perhatian khusus terhadap janji operasional penuh Jalan Tol Palembang–Betung pada tahun 2027. Mereka mendesak agar percepatan pembangunan tol dan regulasi anti-ODOL benar-benar direalisasikan agar beban volume kendaraan berat di Jalintim dapat berkurang secara signifikan sebelum kerusakan meluas lebih jauh. (Ward)
