Pingintau.id – Sarasehan Nasional di Palembang Bahas Obligasi Daerah sebagai Solusi Pembiayaan Pembangunan
Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” digelar di Aston Palembang Hotel & Conference Center, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam membahas peluang pembiayaan pembangunan daerah melalui instrumen obligasi daerah.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI sekaligus Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengatakan Sumatera Selatan menjadi provinsi ketujuh sekaligus wilayah terakhir di luar Jakarta dalam rangkaian safari serap aspirasi nasional tersebut.
Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar di Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.
“Karena kita semua sedang efisiensi, nanti terakhir kita di Jakarta. Mestinya kita masih keliling lagi ke beberapa daerah, tapi karena efisiensi kita batasi dan Sumsel ini menjadi provinsi terakhir kita melakukan sarasehan,” ujar Markus.
Menurut Markus, forum sarasehan tersebut berfungsi layaknya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), di mana berbagai masukan dari narasumber, akademisi, dan praktisi daerah akan diramu menjadi bahan penyusunan naskah akademis.
Ia menargetkan dokumen tersebut dapat rampung pada Agustus 2026 dan segera diserahkan kepada pemerintah serta DPR RI untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Obligasi daerah dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” katanya.
Dari sisi pengawasan sektor jasa keuangan, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Imade Bagus, menegaskan pentingnya transparansi dalam penerbitan obligasi daerah maupun dalam pengambilan keputusan investasi oleh masyarakat.
Menurutnya, investor hanya akan menanamkan modal apabila memperoleh informasi yang jelas, lengkap, dan dapat dipercaya mengenai instrumen investasi yang ditawarkan pemerintah daerah.
“Dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, investor harus memiliki informasi yang memadai. Karena itu, faktor transparansi menjadi sangat penting agar kepercayaan publik terhadap obligasi daerah dapat terbangun,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi terkait kondisi keuangan daerah, proyek yang dibiayai, hingga mekanisme pengelolaan dana menjadi faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyambut baik pelaksanaan sarasehan nasional tersebut.
Ia berharap kegiatan itu dapat menjadi wadah pembelajaran sekaligus membuka wawasan pemerintah daerah mengenai peluang pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah.
Menurut Herman Deru, pembangunan daerah membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan agar berbagai program strategis dapat berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sarasehan berlangsung interaktif dengan pembahasan seputar regulasi, mekanisme penerbitan obligasi daerah, potensi investasi publik, hingga strategi penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah di Indonesia.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Komisi I Fraksi Golkar Yudha Novanza, pimpinan DPRD Sumsel Andie Dinialdie, jajaran Forkopimda Sumsel, para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan, sekretaris daerah, kepala Bappeda kabupaten/kota, hingga ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan.(***)
