Pingintau.id,PELANTIKAN Herman Deru dan Cik Ujang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2025-2030 menandai babak baru kepemimpinan di provinsi ini. Bahkan sebelum memimpin Sumsel ke duanya telah mengikuti kegiatan retreat hampir sepekan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Mereka digembleng dengan tujuan dan asa salah satunya untuk menanamkan nilai kebangsaan, agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan kepentingan nasional, tanpa mengesampingkan kearifan lokal.
Bahkan kegiatan itu bukan sekadar seremoni, tapi harus jadi bekal nyata agar kepala daerah bisa memimpin dengan lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat.
Kini Herman Deru telah kembali, dihadapan ribuan jemaah yang medati lapangan Griya Agung dalam rangka pembukaan Safari Ramadhan 1446 Hijriah, Jumat (28/2/2025) malam akhir pekan lalu.
Ia mengajak untuk bersatu dan “move on” pasca Pilkada adalah pesan yang positif. Seruan agar pemenang tidak larut dalam euforia dan pihak yang kalah menerima hasil dengan lapang dada adalah standar dalam demokrasi.
Namun, rekonsiliasi politik tidak cukup hanya dengan pidato di hadapan ribuan orang. Yang lebih penting adalah bagaimana pemimpin benar-benar merangkul semua pihak, termasuk mereka yang berbeda pandangan, dalam kebijakan dan pembangunan. Artinya seberapa nyata nantinya komitmen rekonsiliasi ini dalam praktiknya?
Selain itu, pernyataan bahwa kemenangan ini adalah “kehendak Allah” sering digunakan dalam politik untuk meneguhkan legitimasi. Namun, keberlanjutan kepemimpinan seharusnya lebih ditentukan oleh kebijakan yang nyata dan keberpihakan pada rakyat, bukan sekadar “narasi religius”.
Kini, tantangan terbesar HDCU adalah membuktikan bahwa mereka tidak hanya meneruskan gaya kepemimpinan lama, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata. Visi-misi yang “seirama dengan kebijakan nasional” harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat Sumsel, bukan sekadar mengikuti arus politik pusat.
Pada akhirnya, rekonsiliasi yang sejati hanya akan terbukti, jika pemerintahan HDCU membuka ruang bagi semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, bukan hanya bagi kelompok yang mendukung mereka dalam Pilkada. Warga Sumsel tentu menanti aksi nyata, bukan sekadar retorika di atas panggung.
Kini, bola ada di tangan HDCU. Apakah mereka akan menjadi pemimpin yang benar-benar mewakili seluruh rakyat Sumsel untuk lima tahun ke depan, atau hanya melayani kepentingan kelompok tertentu? Waktu yang akan menjawab.[***]
