Pingintau.id, Denpasar, Bali- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin [Muba] hadir sebagai salah satu piloting di pertemuan puncak Indonesia Digital Servics Living Summit (IDLS) Nasional atas Radiogram Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diselenggarakan di Kampus UID Simpang Serangan Kura-Kura Bali, Senin (21/11/2022).
Dalam pertemuan itu juga, sekaligus melakukan penandatangan komitmen bersama Implementasi Platform Kolaboratif Indonesia Digital Service Living Lab. Pj Bupati Muba H Apriyadi diwakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Muba Herryandi Sinulingga AP.”Hari ini kita sudah menandatangani deklarasi bersama dan komitmen terhadap Indonesia Digital Services Living Lab. Dan segera menindaklanjuti ini dengan rencana kerja sama antar daerah,”ungkap Sinulingga.
Dijelaskan Sinulingga, dalam IDLS Summit membahas sejumlah agenda yang difokuskan pada langkah pemahaman strategis pada level top manajemen pemerintah daerah tentang pentingnya platform IDSL. “Agenda ini untuk melompatkan indeks SPBE dalam kerangka kebijakan perkotaan cerdas berkelanjutan menuju terwujudnya indonesia world class government tahun 2025,” ungkap.
Diketahui radiogram Mendagri terbit sehubungan laporan Bupati Sumedang No: B/8184/PR 01/XI/2022 6 November 2022. Salah satu tujuannya, tambah Sinulingga, yakni untuk menyiapkan Indonesia juga sedang menatap rencana kegiatan seri 3 IDLS.
Proyek perubahan ini, lanjutnya adalah bagian dari reformasi birokrasi yang saat ini dikembangkan dengan pendekatan tematik mulai kemiskinan, stunting, investasi dan digitalisasi.
Ia mengungkapkan saat ini Muba terus menggiatkan digitalisasi. Lingga pun berharap dengan adanya pertemuan puncak IDLS ini, pihaknya mampu menyumbangkan ide dan gagasan yang bisa diterapkan di Bumi Serasan Sekate. ini akan bisa di praktekan apanyang menjadi kelebihan dari daerah lain yang tergabung dalam IDLS.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas hadir secara virtual melalui zoom meeting menyampaikan pesan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai Reformasi Birokrasi.
Ada 3 garis besar arahan Presiden Jokowi meliputi birokrasi yang berdampak dirasakan langsung oleh masyarakat, kemudian reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan terakhir birokrasi harus lincah dan cepat. “Ketiga arahan Presiden Jokowi tersebut menurut Menteri Azwar Anas telah diterjemahkan ke dalam 7 program prioritas KemenPANRB meliputi Pemangkasan Proses Bisnis Layanan Kepegawaian, Berdampak pada Jutaan ASN, Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik, pada 4 Kluster Prioritas, kemudian Transformasi Profesionalisme ASN Berbasis Digital,”tandasnya.
Kemudian, Menteri Azwar Anas menjelaskan penerapan reformasi birokrasi (RB) tematik dengan menerjemahkan arahan Presiden Jokowi meliputi RB Pengentasan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden, dan RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.
“Kemudian RB Tematik bertujuan mempercepat manfaat program pembangunan, dengan keharusan berkontribusi langsung ke program prioritas Presiden, serta mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat. Dengan fokus pengentasan kemiskinan, memudahkan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan tematik Prioritas Presiden” jelasnya.[***]
