Pingintau.id – DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan laporan hasil kegiatan reses pimpinan dan anggota dewan dalam Rapat Paripurna XXXII DPRD Sumsel yang digelar di Gedung DPRD Sumsel, Rabu (18/2/2026). Forum ini menjadi wadah penting untuk merangkum berbagai aspirasi masyarakat dari 10 daerah pemilihan (dapil) di seluruh Sumatera Selatan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, didampingi Wakil Ketua Ilyas Panji Alam, serta dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Edward Candra, para kepala dinas, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan undangan lainnya.
Kegiatan reses yang berlangsung pada 10–17 Februari 2026 tersebut menjadi sarana bagi para wakil rakyat untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat dari berbagai daerah di Sumatera Selatan.
Dapil I Palembang: BPJS hingga Banjir Jadi Sorotan
Juru bicara Dapil I Romiana Hidayati menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya pengaktifan kembali BPJS PBI bagi masyarakat kurang mampu yang dinonaktifkan tanpa survei, integrasi data kemiskinan dan pendidikan agar program bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) lebih tepat sasaran, serta penanganan banjir melalui normalisasi drainase dan pembangunan kolam retensi.
Beberapa titik rawan banjir yang menjadi perhatian berada di sekitar kawasan SMK Gajah Mada, SMK PGRI 1, hingga Kelurahan Kemang Agung.
Selain itu, peningkatan penerangan jalan di kawasan flyover, TPU Talang Pete, dan Jalan Tegal Binangun juga diusulkan guna menekan angka kriminalitas dan kecelakaan.
Aspirasi lainnya meliputi peningkatan fasilitas pendidikan termasuk bagi siswa disabilitas, pemerataan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN, penyediaan lahan TPU baru di wilayah Seberang Ulu, perbaikan jalan vital, penambahan armada pengangkut sampah, hingga percepatan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
Dapil II Palembang: Perlu Sinergi Pemprov–Pemkot
Sementara itu, juru bicara Dapil II Hj. Zaitun menyoroti kebutuhan mendesak terkait perbaikan jalan dan jembatan, pemasangan lampu penerangan jalan, penanganan banjir, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Ia berharap berbagai usulan masyarakat tersebut dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027 melalui sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang.
Dapil III OKI–OI: Infrastruktur dan Dukungan UMKM
Dari Dapil III yang meliputi wilayah Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir, juru bicara Made Indrawan menyampaikan sejumlah usulan pembangunan, seperti pembangunan sport center di SMK Negeri 1 Lempuing Jaya, pembangunan asrama bagi siswa kurang mampu di SMA Negeri Lempuing Jaya, serta pembangunan pagar di SMK Negeri 1 Kayuagung.
Selain itu, aspirasi masyarakat juga mencakup dukungan pemasaran bagi pelaku UMKM, perbaikan jalan provinsi Talang Pangeran–Kapal, pengecoran jalan Desa Tugumulyo, serta peningkatan status beberapa ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.
Dapil IV dan V: Pendidikan, Air Bersih, hingga Pertanian
Juru bicara Dapil IV Hj. Meilinda menyampaikan aspirasi masyarakat terkait perbaikan infrastruktur desa dan peningkatan sarana pendidikan di sejumlah kecamatan seperti Martapura dan Belitang Jaya.
Sementara itu, dari Dapil V yang meliputi wilayah OKU dan OKU Selatan, juru bicara Atahira Putri Lestari menekankan pentingnya penyediaan air bersih dan sanitasi, pemerataan sarana pendidikan dan kesehatan, peningkatan fasilitas puskesmas serta distribusi obat-obatan.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan penguatan sektor pertanian dan perkebunan, pengembangan ekonomi rakyat, serta dukungan terhadap kegiatan kepemudaan di daerah.
Aspirasi Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Menutup rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopianto menegaskan bahwa laporan reses masa sidang V Tahun Anggaran 2026 akan menjadi bahan penting dalam proses perencanaan dan penyusunan program pembangunan daerah.
Seluruh aspirasi yang disampaikan akan dituangkan dalam keputusan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai dasar untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di Sumatera Selatan.
Dengan penyampaian laporan reses tersebut, DPRD Sumsel berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti kebutuhan riil masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.(***)
