Pingintau.id,- Pemerintah Kabupaten Muba telah menetapkan 3 Peraturan Bupati yang mengatur tentang perkebunan karet rakyat.
Hal itu dikemukakan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan BPKP Ernaldi Taqwinda saat bertemu Pj Bupati Muba Apriyadi diwakili Pj Sekda Muba Musni Wijaya terkait Evaluasi Tata Kelola Perkebunan Karet Rakyat Pada Kabupaten Musi Banyuasintahun 2020 – 2022 di Ruang Rapat Sekda Muba, Rabu (08/03/2023).
BPKP Ernaldi Taqwinda menyampaikan dari 3 peraturan tersebut, menurutnya sebagian besar telah selaras dengan peraturan yang ada pada pemerintah pusat diantaranya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2008 tentang Pedoman pengolahan dan pemasaran Bahan Olahan Karet Rakyat (Bongkar).
Selanjutnya, selaras dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 tahun 2019 tentang Pengendalian mutu bahan olah karet alam spesifikasi Teknis yang diperdagangkan. Dan selaras dengan peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Petunjuk penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran bahan olah karet standard Indonesia Rubber yang diperdagangkan,”paparnya.
Sementara Pj Sekda Muba H Musni Wijaya dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menyampaikan hasil evaluasi serta telah memberikan saran dan masukan.
“Pemkab Muba khususnya pak Pj Bupati H Apriyadi berupaya secara maksimal untuk meningkatkan harga karet dan kesejahteraan petani di Kabupaten Muba. Salah satu upaya yang dilakukan tidak hanya membantu Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB), kita juga mendorong lateks, lateks ini bisa dijual dengan harga lebih tinggi, kita dorong juga agar bisa hilirisasi lainnya misalkan home industri yang memproduksi karet gelang, sendal jepit atau yang lainnya,”ungkapnya.
Diharapkan, lanjutnya “Apa yang telah Pemkab Muba lakukan selama ini dapat membuahi hasilnya yaitu harga karet meningkat petani karet pun sejahtera kedepannya,”tandasnya.[***]
