Pingintau.id – Menjelang Pemilu sekarang ini media sosial sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Oleh karena itu seluruh elemen masyarakat diajak untuk mewaspadai narasi terkait kandidat presiden maupun wakil rakyat bermuatan politik di media sosial (medsos) karena berpotensi menimbulkan kekacauan informasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
“Berbagai narasi bermuatan politik mulai beredar di media sosial terkait kandidat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, karena berpotensi mengarah pada kekacauan informasi serta ujaran kebencian yang dapat mengancam keutuhan masyarakat,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, dalam acara Rilis Survei Opini Publik: Proyeksi dan Mitigasi Gangguan Informasi Pemilu 2024 di Jakarta, pada Rabu (18/10/2023).
Wamen lebih lanjut mengatakan, antisipasi terhadap kekacauan informasi pada masa Pemilu menjadi hal yang sangat penting.
Hal ini karena, disinformasi dalam kegiatan elektoral dapat mengakibatkan polarisasi antarmasyarakat secara berkepanjangan.
“Termasuk menurunnya kepercayaan pada demokrasi dan institusi pemerintahan, serta menimbulkan instabilitas politik yang dapat menghambat roda perekonomian,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi kekacauan informasi, lanjut dia, Kementerian Kominfo mendorong agenda komunikasi publik dengan tajuk “Pemilu Damai 2024”.
“Pesan ini tentu bukan sembarang pesan, namun wujud ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat agar dapat menentukan pilihan dengan bijak, dan tetap menjaga perdamaian bangsa termasuk di ruang digital,” jelas Nezar Patria.
Menurut Wamenkominfo, pesan Pemilu Damai 2024disusun untuk menjawab berbagai isu Pemilu yang selama ini muncul. seperti peningkatan partisipasi, pemenuhan hak memilih dan dipilih, antisipasi SARA, anti perpecahan atau polarisasi, dan anti hoaks.
“(Pemilu Damai 2024) untuk menjaga ruang digital tetap damai,” tandas Nezar Patria.
Turut hadir dalam acara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pengerapan, Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes, Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia Putri Alam, Direktur Info Media Digital (Tempo Digital) Wahyu Dhyatmika, dan Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Beltsazar Krisetya.
Sementara Komisioner Komisi Pemilihan Umum August Mellaz dan Dewan Penasehat Public Virtue Research Institute Anita Ashvini Wahid hadir secara daring.(***)
