Pingintau.id, Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2021 mencapai 98,88 persen atau Rp4,72 triliun atau dari total pagu Rp4,77 triliun. Sejalan dengan itu, kinerja sektor kelautan dan perikanan menunjukkan angka yang positif mulai dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya.
Hal ini diulas dalam rapat kerja perdana tahun 2022 antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/1/2022).
“Di Tahun 2021, KKP telah merealisasikan kegiatan prioritas KKP mulai dari kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, penguatan daya saing, pengawasan SDKP, pengelolaan ruang laut, riset dan SDM KP serta karantina ikan dan pengendalian mutu,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam paparannya.
Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan sampai dengan triwulan III tahun 2021 telah tumbuh sebesar 4,55 persen. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan PDB perikanan di triwulan III tahun 2020.
Pencapaian pertumbuhan PDB perikanan tersebut, sambung Menteri Trenggono, belum memperhitungkan pertumbuhan lapangan usaha sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya. Baik dari komoditas pengolahan hasil perikanan, komoditas pergaraman, biofarmakologi dan bioteknologi dari hasil laut, dan jasa-jasa kelautan.
“Berdasarkan angka tersebut maka perekonomian sektor kelautan dan perikanan sepanjang triwulan I hingga triwulan III 2021 masih mengindikasikan terjadinya perbaikan performa dibandingkan tahun 2020,” ungkapnya.
Nilai ekspor produk perikanan sepanjang tahun 2021 mencapai USD5,72 niliar atau meningkat 9,82% dibanding tahun sebelumnya. Neraca perdagangan juga surplus USD5,22 miliar atau meningkat 9,2% dibanding tahun sebelumnya.
Komoditas ekspor utama secara nilai adalah udang, tuna cakalang, cumi sotong gurita, rajungan kepiting dan rumput laut. Sedangkan 5 pasar utama yaitu Amerika Serikat yang tertinggi, selanjutnya Tiongkok, ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa.
Untuk geliat investasi, sektor kelautan dan perikanan juga menunjukkan angka yang positif. Investasi sektor kelautan dan perikanan tahun 2021, sampai dengan rilis BKPM dan OJK September 2021 mencapai Rp4,39 triliun dan diperkirakan angka sementara sampai Desember 2021 mencapai Rp6,02 triliun.
“Realisasi produksi perikanan di tahun 2021 mencapai 24,48 juta ton, dengan Angka Konsumsi Ikan secara nasional mencapai 55,37 kg/kapita/tahun. Capaian Nilai Tukar pada Desember 2021 telah meningkat dan mencapai lebih dari 100, yakni 106,79 untuk Nilai Tukar Nelayan, dan 104,47 untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan,” papar Menteri Trenggono.
Dari kinerja positif ini, realisasi PNBP KKP juga melonjak dan mencetak sejarah sebesar Rp1,007 triliun, yang terdiri atas PNBP pemanfaatan SDA perikanan sebesar Rp708 miliar, PNBP lainnya sebesar Rp243 miliar, dan PNBP BLU sebesar Rp56 miliar.
Pada tahun anggaran 2022, KKP mendapat pagu alokasi APBN sebesar Rp6,1 triliun. Dari jumlah tersebut, KKP melakukan automatic adjustment anggaran rupiah murni sebesar Rp296.5 miliar, sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan pencadangan anggaran sebesar 5% pada tiap K/L dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pandemic Covid-19 di tahun 2022.
Menurutnya, KKP telah merancang kegiatan prioritas pada tahun 2022 yang akan diberikan untuk kepentingan para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, petambak garam dan masyarakat pesisir lainnya.
“Kami mengharapkan pelaksanaan beberapa kegiatan prioritas KKP tahun 2022 di daerah dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional. Kami menargetkan kegiatan bantuan pada masyarakat dapat diselesaikan paling lambat pada semester 1 tahun 2022,” pungkasnya.
Sejumlah anggota Komisi IV mengapresiasi tingginya realisasi penyerapan anggaran KKP. Wakil rakyat berharap distribusi anggaran tahun 2022 dilakukan secara merata dan dilakukan percepatan untuk mendukung produktivitas pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.
“Tentu serapan ini lebih tinggi dari rata-rata serapan anggaran nasional sebesar 96,25 persen. Tingginya anggaran yang terserap semoga berbanding lurus dalam memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan nelayan serta pembudidaya seluruh Indonesia,” ujar anggota Komisi IV DPR Nuraini.[***]
