Pingintau.id, TOKYO, JEPANG – Sekretaris Jenderal Asian Productivity Organization (APO) Dr. Indra Singawinata menerima Wakil Menteri Keuangan RI Dr. Suahasil Nazara dan para delegasi di Sekretariat APO di Tokyo pada tanggal 2 Desember 2022 untuk bertukar pikiran tentang meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja anggota APO. Wakil Menteri Suahasil menyatakan minat untuk memperkuat inisiatif produktivitas melalui langkah-langkah kebijakan fiskal.
(Kiri ke Kanan) Dirjen Pembiayaan Anggaran dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Dr. Suminto, Wakil Menteri Keuangan RI Dr. Suahasil Nazara, Sekretaris Jenderal APO Dr. Indra P. Singawinata, dan Penasihat Khusus Menteri Keuangan Dr Titik Anas membahas peningkatan produktivitas tenaga kerja.
“Sudah saatnya Indonesia dan negara berkembang lainnya merefleksikan kinerja produktivitas dalam rumusan upah minimumnya, meskipun ini bisa jadi sensitif,” ujar Wamenkeu. Dia mengakui bahwa sementara kebijakan pasar tenaga kerja dapat digunakan sebagai alat untuk perlindungan sosial pekerja, dampaknya terhadap peningkatan produktivitas memerlukan penyelidikan mendalam. Wakil Menteri Suahasil menyarankan bahwa, meskipun kebijakan seperti itu mungkin tidak cocok untuk semua negara, APO dapat mempelajari masalah mendesak ini dan menyebarluaskan hasilnya kepada para anggotanya sebagai bagian dari upaya peningkatan produktivitas yang lebih inklusif.
Wamenkeu menekankan bahwa peningkatan produktivitas harus dilihat dari perspektif jangka panjang, membutuhkan intervensi kebijakan yang terencana, konsisten, dan berkesinambungan. “APO berterima kasih atas berbagi ide dan berharap untuk kolaborasi di masa depan untuk kepentingan anggotanya,” jawab Sekretaris Jenderal Dr. Indra menutup diskusi.
Tagar: #APO
Penerbit bertanggung jawab sepenuhnya atas isi pengumuman ini.
Tentang APO
APO adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1961 untuk meningkatkan produktivitas di kawasan Asia-Pasifik melalui kerja sama yang saling menguntungkan. APO berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan di kawasan ini melalui layanan konsultasi kebijakan, bertindak sebagai wadah pemikir, dan melakukan inisiatif cerdas di sektor industri, pertanian, jasa, dan publik.
APO membentuk masa depan kawasan dengan membantu ekonomi anggota dalam merumuskan strategi nasional untuk peningkatan produktivitas dan melalui serangkaian upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk penelitian dan pusat keunggulan di anggota. Ini nonpolitik, nirlaba, dan nondiskriminatif.
Keanggotaan saat ini adalah 21 negara, terdiri dari Bangladesh, Kamboja, Republik Tiongkok, Fiji, Hong Kong, India, Indonesia, Republik Islam Iran, Jepang, Republik Korea, Lao PDR, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Turkiye, dan Vietnam.[***]
