TRANSFORMASI Pengelolaan Sampah Cireundeu resmi dimulai ketika pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Cimahi menetapkan kampung adat ini sebagai lokasi peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 pada Februari.
Pemerintah tidak sekadar menggelar seremoni. Mereka ingin memastikan tragedi longsor TPA Leuwigajah 2005 yang menewaskan ratusan warga tidak pernah terulang.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) datang dengan target konkret. Kota Cimahi memproduksi sekitar 250 ton sampah per hari. Sekitar 50 persen berupa sampah organik rumah tangga. Pemerintah menilai angka itu sebagai titik intervensi paling rasional kurangi dari sumber, tekan beban ke hilir.
Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH/BPLH, Agus Rusly, menyebut separuh sampah kota sebenarnya bisa selesai di tingkat rumah tangga.
“Minimal 50 persen sampah rumah tangga itu organik. Itu bisa diselesaikan di rumah masing-masing, baik menjadi kompos, pupuk organik cair, biogas, atau melalui budidaya maggot. Kalau ini selesai, beban sistem pengelolaan kota akan turun drastis,” ujarnya.
Jika skema ini berjalan, Cimahi berpotensi memangkas sekitar 120 ton sampah per hari sebelum masuk tempat pemrosesan akhir. Pemerintah lalu mengarahkan sisa sampah anorganik ke bank sampah, TPS 3R, dan TPST yang sudah tersedia. Strategi ini mengikuti kebijakan nasional yang mendorong pengurangan sebelum pembuangan.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, memanfaatkan momentum HPSN 2026 untuk menekan perubahan perilaku warga. Ia mengajak masyarakat berhenti melihat sampah sebagai residu tak berguna. “Kami ingin masyarakat melihat sampah sebagai potensi yang bisa diolah dan dimanfaatkan. Konsep zero to TPA menjadi langkah besar menuju Cimahi yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” katanya.
Pemerintah tidak berhenti di panggung acara. Mereka meluncurkan kaleidoskop 20 tahun pengelolaan sampah Cimahi, animasi edukasi digital, serta Buku Pedoman Kewilayahan Pengelolaan Sampah Terpadu Tuntas di Tempat bagi camat dan lurah.
Mereka juga menggelar coaching pengelolaan sampah di sekolah, program sedekah sampah selama Ramadan, dan melibatkan tokoh agama, organisasi masyarakat, kampus, hingga pelaku usaha.
Tema “Kolaborasi untuk Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI)” memperlihatkan pendekatan lintas sektor. Pemerintah pusat melalui KLH/BPLH menggandeng Pemkot Cimahi untuk memastikan transformasi pengelolaan sampah Cireundeu berjalan konsisten, bukan sekadar respons simbolik atas tragedi masa lalu.
Simbol perubahan paling konkret muncul dari rencana penataan bekas kawasan tumpukan sampah di Cireundeu. Pemerintah akan mengubah area tersebut menjadi hutan bambu dan membangun monumen peringatan lingkungan. Mereka ingin menggeser citra kawasan dari ruang krisis menjadi ruang edukasi publik.
HPSN 2026 menjadikan Cimahi sebagai laboratorium kebijakan berbasis sumber. Pemerintah menguji model, warga diuji komitmen. Dua dekade setelah Leuwigajah, kota ini berupaya membuktikan bahwa perubahan sistem bisa dimulai dari rumah. Jika berhasil, transformasi pengelolaan sampah Cireundeu berpotensi menjadi rujukan nasional. (***)
