Pingintau.id – Tokoh masyarakat Minangkabau di Sumatera Selatan, Afdhal Azmi Jambak, SH, menyerukan seruan keras kepada seluruh pengurus organisasi “Urang Awak” di perantauan maupun para pemimpin adat di Ranah Minang. Ia meminta agar segera menghentikan pemberian gelar adat atau sangsako kepada pejabat maupun pengusaha yang bukan berasal dari suku Minang.
Menurut Afdhal, pemberian gelar seperti Sutan atau Datuk dengan alasan “berjasa” atau “peduli” hanya akan merendahkan martabat adat, apalagi jika yang bersangkutan ternyata kemudian terlibat kasus hukum seperti korupsi.
“Gelar Itu Mahal, Jangan Dibagi-bagi Gratis”
Dalam pernyataannya, Sabtu (11/4/2026), pria yang juga menjabat sebagai Penasehat Badan Musyawarah Keluarga Minangkabau (BMKM) Sumsel ini menegaskan bahwa gelar adat adalah kehormatan tinggi yang harus dijaga.
“Jangan lagi berikan atau jual murah gelar sangsako Minangkabau. Cukup sampaikan ucapan terima kasih resmi berbentuk piagam atau surat. Tidak perlu diberikan gelar adat,” tegasnya.
Afdhal yang juga mantan Sekretaris Umum BMKM Sumsel periode 2002-2006 ini mengaku menyesal karena pernah terlibat memberikan gelar kepada beberapa pejabat, namun belakangan ada yang divonis bersalah dan dipenjara karena korupsi.
“Faktanya ada yang diangkat jadi ‘mamak’, tapi kemudian melakukan kejahatan. Kalau sudah dipenjara, gelarnya bagaimana? Mestinya dicabut kan? Ini yang membuat citra adat menjadi buruk,” tambah wartawan senior ini.
Bantuan Pejabat Itu Kewajiban, Bukan Jasa
Lebih jauh, Afdhal menyoroti anggapan bahwa pejabat yang memberi bantuan dana atau fasilitas saat menghadiri acara organisasi layak diberi gelar. Ia menegaskan, hal tersebut sebenarnya adalah kewajiban mereka.
“Kalau ada bantuan makan minum atau dana, itu sesungguhnya kewajiban dia selaku kepala daerah. Uangnya pun bersumber dari APBD, yaitu uang rakyat. Itu bukanlah bantuan pribadi yang harus dibalas dengan gelar,” paparnya.
Dukungan Luas & Sikap Tegas
Seruan ini disampaikan menyusul pernyataan viral Menko Polkam Jenderal Djamari Chaniago yang juga menyoroti fenomena pemberian gelar kepada oknum yang ternyata terlibat kejahatan.
Afdhal menyebutkan, gagasan ini sudah disepakati oleh banyak tokoh, ninik mamak, dan alim ulama baik di Sumsel maupun saat ia mudik ke Bukittinggi dan Agam baru-baru ini.
“Saya sudah sampaikan tegas. Kalau ada organisasi yang tetap memberikan gelar ke bupati atau pejabat di Sumsel, saya berlepas tangan dan tidak mau ikut serta. Gelar Minang harus dihormati, jangan dipermainkan,” tutupnya dengan tegas.
