INFLASI Sumsel 2026, dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, baru dua yang dinilai aktif dan konsisten dalam pelaporan serta aksi pengendalian inflasi. Fakta itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumsel, Selasa (24/2/2026).
Rakor yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Wyndham Palembang tersebut dihadiri perwakilan seluruh kabupaten/kota. Forum ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi ruang evaluasi untuk memastikan pengendalian inflasi berjalan efektif dan terukur.
Dua daerah yang disebut aktif dan meraih predikat juara dalam penyusunan laporan serta aksi pengendalian inflasi adalah Provinsi Sumsel dan Kota Palembang. Sementara 15 kabupaten/kota lainnya didorong agar lebih proaktif, terutama dalam pelaporan berbasis data dan implementasi program konkret.
Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Sumsel, Ir. Basyaruddin Akhmad, menegaskan pengendalian inflasi merupakan agenda strategis yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta konsistensi kinerja.
Menurutnya, capacity building ini bertujuan meningkatkan kualitas laporan TPID sekaligus mendorong lahirnya inovasi nyata di daerah.
Ia menekankan laporan bukan sekadar administrasi, melainkan dasar pengambilan kebijakan agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
Strategi yang ditekankan tetap mengacu pada konsep 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif. Empat poin ini dinilai menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Inflasi, bagi pemerintah daerah, bukan sekadar angka statistik. Dampaknya langsung terasa pada harga beras, cabai, minyak goreng, hingga komoditas strategis lainnya. Jika pasokan terganggu atau distribusi tersendat, harga dapat melonjak dan memengaruhi daya beli masyarakat.
Karena itu, integrasi peran TPID dan TP2DD juga menjadi perhatian dalam Rakor tersebut.
Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem yang lebih tertata dan pelaporan berbasis data, kebijakan pengendalian inflasi diharapkan lebih cepat dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Kota Palembang di bawah kepemimpinan Wali Kota Ratu Dewa disebut telah menjalankan sejumlah langkah konkret. Operasi Pasar rutin dilakukan untuk menekan lonjakan harga, terutama komoditas strategis. Selain itu, Gerakan Menanam Cabai dan Office Farming digencarkan guna memperkuat ketahanan pangan skala lokal.
Upaya menjaga distribusi juga menjadi perhatian. Pemerintah Kota Palembang aktif menjalin kerja sama dengan daerah penghasil untuk memastikan pasokan tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga.
Melalui Rakor ini, Pemprov Sumsel berharap seluruh kabupaten/kota memiliki komitmen yang sama dalam menjaga stabilitas harga. Dengan laporan yang lebih baik, aksi yang terukur, serta kolaborasi yang konsisten, pengendalian inflasi di Sumsel diharapkan semakin efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Sumsel, Ir. Basyaruddin Akhmad, mengatakan saat ini baru Provinsi Sumsel dan Kota Palembang yang aktif dan meraih predikat juara dalam penyusunan laporan serta aksi pengendalian inflasi.
Ia berharap kabupaten/kota lain lebih proaktif dalam menyampaikan laporan berbasis data dan memperkuat implementasi strategi 4K agar seluruh daerah dapat bersaing dalam TPID Award 2026.
Sementara Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan Operasi Pasar rutin, Gerakan Menanam Cabai, Office Farming, serta kerja sama distribusi dengan daerah penghasil menjadi langkah konkret menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan tetap aman. (***)/one
