Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan Rapat Paripurna LIV (54) dan juga LV (55) dengan agenda penjelasan Gubernur Sumsel terhadap perubahan APBD 2022. Rabu 31 Agustus 2022.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumsel, Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH, Dikatakan menyepakati Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan rancangan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.
Dijelaskan, KUA sendiri merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.
“Melalui tahapan penyusunan ini, diharap dapat terwujudnya KUA yang implementatif dan akuntabel,”Kata Hj. Anita.
Sedangkan PPAS sendiri merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program kegiatan dan sub kegiatan. Ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kerja.
PPAS disusun berdasarkan kebijakan sebagaimana yang diarahkan dalam KUA. PPAS akan memuat capaian sasaran program yang kemudian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian organisasi perangkat daerah dalam menjabarkan program lebih lanjut kedalam masing-masing kegiatan.
Hari ini, Rabu (31/8), DPRD Sumsel dan Pemerintah Provinsi menyepakati perubahan KUA-PPAS APBD tahun 2022 sebesar Rp.10.767.054.068.784 mengalami peningkatan sebesar Rp.638.283.037.326. Jadi mengalami kenaikan sebesar 6,30% dibandingkan pada APBD induk tahun anggaran 2022 yakni sebesar Rp.10.128.771.031.458.
Kesepakatan itu terealisasi setelah dilakukannya penandatangan kesepakatan bersama antara Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Rapat Paripurna, Rabu (31/8).
Sementara itu, Gubernur Sumsel, H.Herman Deru (HD) mengatakan, Pemprov Sumsel tetap konsen pada beberapa hal dalam membelanjakan APBD.
“APBD ini masih tetap konsisten diperuntukkan bagi pembangunan Sumsel secara berkelanjutan seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan, infrastruktur dan lainnya,” kata Herman Deru.
Masih kata HD, dalam membelanjakan APBD akan disesuaikan dengan kondisi. “Infrastruktur jadi prioritas, kalau infrastruktur jalan provinsi sudah mencapai 90 persen. Selanjutnya nanti membantu infrastruktur kabupaten dan kota. Kita sudah menyepakati terkait pembenahan dan peningkatan infrastruktur ini,”jelasnya
Tidak hanya Infrastruktur, tapi juga fokus pada persoalan yang terjadi. Salah satunya stunting. “Termasuk juga upaya dalam pencegahan stunting,” (ADV)
