PINGINTAU.ID, KOTA BIMA- Pemerintah Kota Bima sukses mencatatkan lompatan signifikan dalam indeks pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tahun 2025, Kota Bima meraih skor 73,48, melampaui rata-rata nasional (72,32) sekaligus menempati peringkat kedua terbaik se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Capaian tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE., saat menghadiri Sosialisasi Antikorupsi dan Kepemimpinan Berintegritas bertema “Berantas Korupsi untuk Negeri” di Aula Maja Labo Dahu Pemkot Bima, Senin 16 November 2026. Kegiatan digelar dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2026 dihadiri Wakil Wali Kota Bima Feri Sofyan, SH., Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, serta seluruh Kepala OPD dan Kepala Bagian lingkup Pemkot Bima.
Meski skor SPI melonjak drastis dibandingkan tahun 2024 yang hanya berada di angka 66,2, Wali Kota Bima mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak terlena. Terlebih, hasil evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Tahun 2026 masih berada di angka 60,75 sehingga membutuhkan penguatan lebih lanjut.
“Mempertahankan prestasi itu sulit, tetapi melangkah lebih maju untuk menyempurnakannya jauh lebih menantang. Pencapaian ini bukanlah garis finis, melainkan batu loncatan agar Kota Bima ke depannya konsisten menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegas H. A. Rahman.
Dalam arahannya, Wali Kota memberikan apresiasi tinggi kepada Inspektorat Kota Bima atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, pemberantasan korupsi menuntut komitmen moral dan operasional di setiap lini birokrasi. Untuk mewujudkan good governance, ia meminta seluruh aparatur mengawal ketat tiga instrumen utama pencegahan korups i:
- Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban, serta mengoptimalkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
- Menjaga jarak profesional agar kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan tidak memengaruhi kebijakan publik.
- Menjadikan sistem pelaporan sebagai peringatan dini (early warning system) yang efektif, di mana ASN maupun masyarakat tidak perlu takut melaporkan indikasi penyimpangan.
Selain menyoroti persoalan integritas, orang nomor satu di Kota Bima itu juga memberikan catatan khusus terkait kedisiplinan aparatur yang dinilainya mulai menurun. Ia mengingatkan seluruh pimpinan OPD dan camat untuk patuh mengikuti agenda kedinasan, termasuk kegiatan retreat yang dijadwalkan mulai tanggal 21 mendatang.
Di sela sambutannya, Wali Kota juga menyelipkan pesan kepedulian lingkungan dengan mengimbau jajaran Pemkot Bima mengurangi penggunaan botol minum sekali pakai dalam setiap kegiatan pemerintahan.
Menutup arahannya, H. A. Rahman mengajak seluruh birokrat menjadikan momentum HAKORDIA 2026 sebagai titik kebangkitan moral demi mewujudkan pemerintahan Kota Bima yang bersih, transparan, dan berintegritas. (Suhairy)












