PINGINTAU.ID, BANYUASIN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan serta kondusivitas wilayah. Upaya preventif tersebut diwujudkan melalui Rapat Tim Koordinasi Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Kantor Sekretaris Daerah Banyuasin, Selasa 10 November 2026.
Mengusung tema “Sinergitas Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan dan Masyarakat dalam Menjaga Kondusivitas Wilayah”, pertemuan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banyuasin Aminuddin, S.Pd., S.IP., M.M., Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Indah Deryane, M.Kes., serta Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. Sultan Alrasyid, S.IP., M.Si.
Turut hadir pula perwakilan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi vertikal, meliputi Kejaksaan Negeri Banyuasin, Polres Banyuasin, Kodim 0430/Banyuasin, serta perwakilan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
Rapat koordinasi bertujuan meningkatkan komunikasi dan kerja sama antarinstansi dalam mendeteksi, mengidentifikasi, serta mengantisipasi berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang berisiko memengaruhi ketertiban masyarakat di Bumi Sedulang Setudung.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., menyampaikan bahwa meskipun situasi konflik di Kabupaten Banyuasin saat ini relatif terkendali, kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial tidak boleh mengendur.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi ke depan semakin kompleks, mulai dari persoalan ketahanan ekonomi, bahaya penyalahgunaan narkoba, hingga maraknya penyebaran informasi bohong (hoaks) di media sosial yang berpotensi memicu keresahan publik.
“Sebagai aparatur negara, kita harus selalu siap dan peka terhadap berbagai potensi permasalahan yang berkembang. Deteksi dini dan respons cepat menjadi hal penting agar setiap informasi maupun indikasi gangguan dapat ditindaklanjuti secara tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Erwin.
Lebih lanjut, Sekda meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kecamatan untuk melakukan pemantauan wilayah secara berkelanjutan agar setiap potensi gesekan dapat diredam sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.
Dalam forum tersebut, peserta rapat turut memetakan dan membahas sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian serius, di antaranya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ancaman banjir dan bencana hidrometeorologi, ketahanan pangan serta stabilitas harga bahan pokok, konflik sosial dan pertanahan, peredaran narkoba, hingga isu-isu provokatif di tengah masyarakat.
Sebagai langkah tindak lanjut, Tim Koordinasi Kewaspadaan Dini akan memperketat pemantauan kondisi lapangan secara berkala hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Hasil evaluasi dari pertemuan ini juga akan menjadi pijakan utama dalam menyusun rencana aksi akhir tahun 2026 sekaligus memperkuat program strategis kewaspadaan dini untuk tahun 2027. (Ward)
