PINGINTAU.ID, PALEMBANG — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Andie Dinialdie, SE, MM, menerima kunjungan audiensi dari pengurus Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo (Brigade). Selasa, 2 Juni 2026.
Pertemuan di ruang kerja Ketua DPRD Sumsel, membahas upaya penguatan sistem registrasi, keselamatan pendakian, serta pelestarian lingkungan di kawasan Gunung Dempo, Pagaralam.
Kehadiran rombongan Brigade disambut hangat oleh Andie Dinialdie. Dalam suasana yang hangat dialogis, organisasi yang berfokus pada manajemen pendakian dan konservasi di salah satu gunung tertinggi di Sumatra tersebut memaparkan berbagai program kerja, tantangan di lapangan, serta aspirasi terkait tata kelola ekowisata dan mitigasi bencana bagi para pendaki.
Dalam audiensi tersebut, pihak Brigade menjelaskan pentingnya penguatan sistem registrasi berbasis digital dan posko pemantauan yang terintegrasi. Memantau aktivitas pendakian, meminimalisir risiko kecelakaan, serta mempercepat proses evakuasi (Search and Rescue) jika terjadi kondisi darurat.
Selain faktor keselamatan (safety), Brigade juga menekankan komitmen mereka dalam menjaga kelestarian alam, seperti manajemen pengelolaan sampah yang dibawa oleh para pendaki demi menjaga ekosistem asli Gunung Dempo.
Dukungan Penuh DPRD Sumsel untuk Ekowisata Berkelanjutan
Mendengar paparan tersebut, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE, MM, menyatakan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kerja nyata yang telah dilakukan oleh Brigade selama ini.
Menurutnya, keberadaan badan registrasi mandiri seperti Brigade sangat membantu pemerintah dalam menata sektor pariwisata alam agar lebih tertib dan aman.
“Kami di DPRD Sumsel sangat mendukung langkah-langkah strategis yang sifatnya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus melestarikan ikon wisata kita, Gunung Dempo. Sinergi antara regulasi daerah dan komunitas di lapangan seperti Brigade ini harus diperkuat,” ujar Andie Dinialdie.
Masih kata Andie, DPRD Sumsel siap mengawal aspirasi Brigade, baik dari sisi penguatan kebijakan maupun koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel. Diharapkan, melalui audiensi ini, tata kelola pendakian Gunung Dempo dapat naik kelas menjadi percontohan ekowisata yang aman, tertib, dan berbasis konservasi di Indonesia. (Ward)
