Dampak Rakerda Dekranasda 2026 bagi UMKM Sumsel
RAKERDA Dekranasda 2026 kembali digelar dengan harapan besar: mengangkat UMKM Sumatera Selatan agar naik kelas dan memiliki pasar yang lebih luas. Namun publik berharap agenda tahunan ini tidak berhenti pada seremoni, melainkan benar-benar memberi dampak ekonomi nyata.
Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Sumsel, Feby Herman Deru, menekankan pentingnya sinergi lintas OPD, BUMN, BUMD, hingga pemerintah daerah agar acara ini hidup dan berdampak. Ia meminta panitia menyosialisasikan keberadaan stan penjualan agar masyarakat hadir, melihat, dan membeli produk lokal.
Gagasannya terdengar solid. Namun pertanyaan mendasarnya tetap sama apakah dua hari pameran cukup untuk mengubah nasib pelaku UMKM?
Agenda yang akan berlangsung di Hotel Aryaduta Palembang pada 1-2 April 2026 itu diposisikan bukan sekadar seremoni. Setiap daerah diminta menampilkan ciri khas dan potensi terbaiknya. Semangatnya jelas mengangkat identitas lokal dan memperluas akses pasar.
Tetapi pasar tidak lahir dari seremoni. Pasar tumbuh dari konsistensi, distribusi, dan keberlanjutan.
Banyak pelaku UMKM mengakui, event pameran memberi lonjakan penjualan sesaat. Pengunjung datang, foto diunggah, transaksi terjadi. Namun setelah panggung dibongkar dan lampu diredupkan, mereka kembali pada rutinitas lama: produksi terbatas, akses distribusi sempit, promosi digital minim, dan modal yang ketat.
Di sinilah ukuran keberhasilan sebuah Rakerda diuji. Apakah ia hanya menciptakan momentum visual, atau benar-benar membuka jalur bisnis baru?
Jika pemerintah daerah ingin menjadikan Rakerda Dekranasda sebagai mesin penggerak ekonomi, maka pendekatannya perlu melampaui konsep stan dan kunjungan. Kurasi produk harus diperketat agar kualitas menjadi standar, bukan pengecualian.
Pembeli potensial ritel modern, distributor, marketplace perlu dihadirkan dalam skema business matching yang terukur. Bahkan lebih penting, tindak lanjut pasca-acara harus dirancang sejak awal, bukan dipikirkan setelah penutupan.
UMKM tidak kekurangan kreativitas. Mereka kekurangan akses.
Di Sumatera Selatan, banyak produk kriya, fesyen, kuliner olahan, hingga kerajinan berbasis kearifan lokal memiliki daya saing. Tantangannya terletak pada kemasan, sertifikasi, branding, dan penetrasi pasar digital. Tanpa pendampingan yang konsisten, pameran hanya menjadi ruang etalase sementara indah dilihat, cepat dilupakan.
Kritik ini bukan untuk mengecilkan upaya yang telah disiapkan. Justru sebaliknya, publik berharap momentum Rakon dan Rakerda 2026 menjadi titik balik. Pemerintah daerah memiliki jaringan, otoritas, dan sumber daya untuk menjembatani UMKM dengan pasar yang lebih luas. Yang dibutuhkan adalah desain kebijakan yang fokus pada hasil, bukan hanya pelaksanaan acara.
Di banyak negara, forum ekonomi lokal tidak berhenti pada diskusi dan pameran. Mereka membangun ekosistem pelatihan berkelanjutan, akses pembiayaan terintegrasi, hingga kontrak pembelian jangka panjang. Model seperti ini yang bisa menjadi referensi jika Sumsel ingin UMKM benar-benar naik kelas.
Karena pada akhirnya, pelaku usaha kecil tidak mengejar tepuk tangan. Mereka mengejar pembeli tetap. Mereka tidak mencari panggung megah, tetapi permintaan yang stabil. Mereka tidak butuh seremoni berulang, melainkan sistem yang berpihak.
Rakerda Dekranasda 2026 memiliki peluang menjadi lebih dari sekadar agenda tahunan. Ia bisa menjadi ruang evaluasi jujur tentang apa yang sudah berhasil dan apa yang belum. Ia juga bisa menjadi momen untuk menyusun peta jalan UMKM yang terukur dengan indikator jelas, target realistis, dan komitmen lintas sektor.
Jika itu terjadi, maka stan-stan yang berdiri di ruang hotel bukan hanya simbol partisipasi. Mereka menjadi awal dari rantai distribusi yang lebih panjang.
Dan ketika acara selesai, keberhasilannya tidak diukur dari ramainya pembukaan, melainkan dari meningkatnya omzet pelaku usaha beberapa bulan setelahnya.
UMKM tidak hidup dari sorotan lampu. Mereka tumbuh dari pasar yang nyata.(***)
