Pingintau.id – Lembaga Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Sumatera Selatan secara resmi diluncurkan dalam sebuah acara di aula Universitas Terbuka Palembang pada Senin, 4 November 2024.
Kehadiran PSKP yang bertujuan mengawal isu demokrasi dan kesejahteraan ini disambut antusias oleh para akademisi, politisi, dan masyarakat, khususnya menjelang perhelatan Pilkada 2024.
Dalam sambutannya, Dr. Meita Istianda, inisiator sekaligus Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Terbuka, menyatakan bahwa PSKP hadir sebagai respons terhadap praktik politik yang dinilai semakin jauh dari esensi demokrasi.
“Maraknya manipulasi pencitraan di media sosial telah menjadikan politik sebagai ajang manipulatif, sementara biaya politik yang tinggi membuat banyak calon berkualitas terhalang,” ujar Dr. Meita, menggambarkan urgensi pendirian PSKP.
Acara peluncuran ini juga disertai diskusi publik bertema “Dinamika Politik Lokal Menuju 27 November 2024” yang menghadirkan akademisi terkemuka, seperti Dr. Zulfikri Suleman dari Universitas Sriwijaya, Dr. Phil. Panji Anugrah Permana dari Universitas Indonesia, dan Dr. Meita Istianda.
Diskusi ini menggali tantangan dalam politik lokal dan berharap untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih baik.
Direktur Eksekutif PSKP, Dr. (Cand) Ade Indra Chaniago, menjelaskan bahwa lembaga ini akan mengedepankan pendekatan akademik dalam setiap kajian yang dilakukan.
“PSKP akan menjadi wadah untuk mengidentifikasi akar permasalahan politik Indonesia, seperti korupsi, politik uang, dan dinasti politik, yang semuanya merusak integritas demokrasi,” tegas Ade.
Dalam diskusi, Dr. Zulfikri Suleman mengingatkan tentang “dua wajah kekuasaan” yang kontras, yang bisa membawa kebaikan sekaligus disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Ketika kekuasaan disalahgunakan, masyarakat akan semakin apatis terhadap politik,” ucapnya, menggarisbawahi tantangan besar dalam politik lokal.
Di sisi lain, Dr. Panji Anugrah Permana menyoroti rendahnya standar kompetensi bagi calon pemimpin di era pasca-reformasi.
Ia membandingkan dengan Orde Baru yang memiliki standar lebih ketat, meskipun politik saat ini lebih terbuka. “Banyak calon pemimpin sekarang yang minim kapasitas,” ujarnya kritis.
Meski menghadapi tantangan, Dr. Panji mengungkapkan optimisme bahwa PSKP dapat menjadi agen perubahan melalui rekomendasi berbasis fakta dan analisis objektif untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
“PSKP harus mampu memberi rekomendasi sistemik yang bukan hanya menjadi wacana akademik, tapi berdampak pada kualitas demokrasi dan pemerintahan, baik di Sumatera Selatan maupun nasional,” tambahnya.
Dengan semangat ini, PSKP berkomitmen untuk membawa perubahan yang berarti dalam sistem politik Indonesia, menjadi jembatan antara akademisi, pengambil kebijakan, dan masyarakat.
Peluncuran PSKP ini diharapkan menandai langkah besar menuju demokrasi yang lebih berkualitas dan pemerintahan yang lebih transparan, menjelang Pilkada 2024 yang akan menjadi ujian bagi Sumatera Selatan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(***)
