Pingintau.id – Dalam menghadapi lebaran IdulFitri persediaan beras nasional aman hingga Mei mendatang sehingga masyarakat tidak mampu perlu khawatir.
Memang mengenai masalah impor beras yang dilakukan beberapa waktu lalu hanya untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP).
Hal itu disampaikan Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan (KSP) Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa dalam diskusi daring yang bertema ‘Stok Beras Jelang Lebaran, Cukup atau Kurang’, yang digelar Forum Wartawan Pertanian, belum lama ini.
Apalagi Pemerintah menargetkan stok CBP pada akhir tahun 2023 tersedia sebanyak 1,7 juta ton sehingga perlu impor.
Bapanas melaporkan stok cadangan beras pemerintah atau CBP milik Perum Bulog hanya tersisa 270.194 ton per 11 April 2023. Saat ini stok beras Perum Bulog secara total sebanyak 291.816 ton dengan rincian 270.194 ton merupakan CBP dan 21.621 ton beras komersil.
Sementara, stok beras milik ID Food sebanyak 229 ton, sehingga total keseluruhan cadangan pangan nasional per 11 April 2023 adalah 292.045 ton.
“Dari sisi kondisi cadangan nasional, saya ingin sampaikan CBP per 11 April hanya 292.045 ton,” katanya.
Tipisnya jumlah CBP mendorong Bapanas untuk menugaskan Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini, di mana sebanyak 500.000 ton harus didatangkan secepatnya.
Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di mana kebutuhan per bulannya mencapai 2,5 juta ton, peningkatan stok juga dilakukan untuk memenuhi program bansos pangan berupa beras dengan sasaran 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), dan kebutuhan lainnya.
Upaya tingkatkan stok
Untuk itu, jelas Ketut, pihaknya telah melakukan upaya peningkatan stok beras antara lain dengan menyerap beras dan gabah petani, melakukan penyesuaian harga pokok penjualan (HPP), dan berkoordinasi dengan penggiling padi untuk memasok gabah/berasnya ke Bulog sebanyak 60.000 ton.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), Sutarto Alimoeso mengungkapkan, tren minus pada selisih antara produksi dan konsumsi beras terus meningkat sejak tahun 2018. Tren tersebut berdampak kuat pada stabilitas cadangan beras pemerintah.
Hal ini seharusnya diwaspadai pemerintah dan diantisipasi agar persoalan stabilitas stok dan harga beras ke depan tidak berlarut-larut. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Sutarto menyebutkan, pada tahun 2018 terjadi 4 bulan minus yaitu Januari, Oktober, Nopember dan Desember. Kemudian tahun 2019 terjadi minus 5 bulan, yaitu bulan Januari, Pebruari, Oktober, Nopember dan Desember.
Tren minus kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi minus 6 bulan, yaitu Januari, Pebruari, Juni, Oktober, Nopember dan Desember. Kemudian tahun 2021 terjadi minus 9 bulan, yaitu Januari, Pebruari, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember.
Minus 9 bulan kembali terulang pada 2022 yaitu bulan Januari, Pebruari, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember. Tahun ini, BPS memproediksi terjadi –1,17 juta ton pada Januari, +1,17 juta ton (Februari), +2,76 juta ton (Maret) dan +1,00 juta ton (April).
Sementara Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Batara Siagian mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan agar sentra penggilingan beras mempunyai gudang yang mampu menyimpan hasil panen petani. Cara tersebut menjadi salah satu upaya untuk menjaga kekuatan cadangan stok beras masyarakat.
“Saat ini, masuk dan keluarnya beras di penggilingan itu cepat karena ketiadaan gudang yang bisa bertahan 1-2 minggu. Kita sedang desain agar penggilingan punya stok sepanjang tahun yang menjadi stok di masyarakat,” kata Batara.
Menurut Batara, ketersediaan gudang beras di sentra penggilingan juga bisa menekan harga beras karena stok beras bisa didistribusikan secara bertahap sesuai kebutuhan. Tingginya harga beras di tengah panen raya, menurut Ia karena kelebihan stok beras di penggilingan padi di suatu titik dikirim ke daerah lain. Hal itu menyebabkan tingginya harga beras di tangan kosnumen karena biaya distribusi dibebankan kepada harga akhir.
“Peredaran beras kita dari dulu polanya sama. Jadi, kalau ada panen raya, logistiknya tidak berhenti di situ. Padinya pindah ke provinsi lain, antar pulau, sehingga bisa saja tertahan seminggu 2 minggu sebelum di jual ke wilayah-wilayah tertentu yang mungkin juga kembali ke daerah panen itu. Ini yang membuat termasuk mahal,” ucapnya.(***)
