Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar sidang paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-79 Sumsel,di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel. Jalan Kapten A. Rivai No.1, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Kamis 15 Mei 2025.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE, MM. Andie Dinialdie menyampaikan harapan agar momentum HUT ke-79 ini memperkokoh tekad seluruh komponen masyarakat untuk terus membangun Sumsel menjadi provinsi terbaik.
Ia menekankan pentingnya mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai serta bersama-sama mewujudkan program-program yang belum terlaksana demi kesejahteraan masyarakat
“HUT ke-79 Sumsel menjadi momentum refleksi kinerja pembangunan, apresiasi bagi para pelaku sejarah dan pembangunan, serta penegasan komitmen bersama untuk mewujudkan Sumsel maju, mandiri, dan sejahtera ke depan.”Ujarnya.
“Rapat paripurna ini dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan syukur dan wahana refleksi kinerja pembangunan pemerintah. Keberhasilan yang telah dicapai harus dipertahankan dan ditingkatkan, sementara program daerah yang belum tercapai menjadi tanggung jawab bersama untuk diwujudkan,” ujar Andie Dinialdie.
Ia menekankan bahwa pembangunan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, karena itu tugas pemerintah daerah sebagai pemangku amanah adalah bersinergi dan bergotong-royong menjaga kebersamaan, bekerja keras, berikhtiar, dan bersungguh-sungguh dalam mencapai target pembangunan menuju Sumsel Maju Terus Untuk Semua.
“Momentum ini juga menjadi apresiasi bagi para pelaku sejarah dan pembangunan di Sumsel yang telah memberikan kontribusi nyata, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan introspeksi terhadap keberhasilan dan upaya pembangunan yang telah dilakukan,” tandasnya.
Usai paripurna dilakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Badan Gizi Nasional Dengan 17 Bupati/Walikota Se Sumsel tentang Sinergi dan Kerjasama dalam kegiatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru (HD) memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Sumsel.
Bahkan dalam kurun waktu dua dekade terakhir, Sumsel mampu menunjukkan kinerja yang positif di berbagai sektor. Hal itu dapat dilihat dari berbagai indikator makro pembangunan yang memperlihatkan tren yang kian membaik.
“Setelah melewati ujian besar berupa pandemi Covid-19, Sumsel kembali mampu menggeliat, di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi dapat bergerak stabil di kisaran 5 persen per tahun,” ucap HD di hadapan anggota DPRD Sumsel.
Dijelaskan Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,03 persen dan menjadi yang tertinggi se-Sumatera. Pertumbuhan terus berlanjut pada Triwulan I tahun 2025 yang tumbuh sebesar 5,22 persen.
Masih Kata HD, secara tidak langsung turut memicu turunnya persentase kemiskinan di Sumsel, hingga mencapai angka 10,51 persen pada tahun 2024, meskipun masih di atas capaian nasional sebesar 8,57 persen.
“Tahun 2024, Sumatera Selatan berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0,59 persen dan lebih baik dari nasional yang sebesar 0,83 persen,”jelasnya.
Selanjutnya, di tengah berkembangnya subsektor ekonomi kreatif dan bergesernya sektor pertanian ke sektor industri, Sumsel mampu menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada tahun 2024 berada di angka 3,86 persen, di mana angka ini lebih baik dibandingkan nasional yang sebesar 4,91 persen.
“Di sisi lain, Indek pembangunan manusia tetap menjadi prioritas Sumsel. Indikasinya terlihat dari semakin membaiknya skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tahun 2024 sudah mencapai 73,84 dan merupakan tahun ketujuh status IPM kategori tinggi, meskipun angkanya masih berada di bawah nasional,” ucapnya.
Dibidang kesehatan di Sumsel, terus dioptimalkan berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting. Pada tahun 2024, prevalensi stunting di Sumatera Selatan berhasil turun menjadi 15,9 persen dan menjadi penurunan terbesar ketiga se-Indonesia.
“Ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan melalui Gini Ratio juga menunjukkan capaian yang semakin membaik. Pada tahun 2024, Gini Ratio Sumatera Selatan menurun menjadi 0,331 poin dan lebih baik dari nasional yang sebesar 0,381 poin,” ujarnya.
Di sisi lain, HD juga memaparkan pelayanan publik yang baik dan transparan, menguatnya budaya kerja untuk mencegah kolusi, korupsi, dan nepotisme, diiringi dengan pelayanan berbasis elektronik (digitalisasi) yang diharapkan mampu melahirkan perencanaan, penganggaran, serta kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Selain tata kelola pemerintahan yang baik, kita juga harus melakukan terobosan (inovasi) sebagai katalis untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Inovasi juga akan meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing di segala bidang,” terangnya.
Lebih lanjut Orang nomor satu di Sumsel memaparkan 12 program strategis dan prioritas yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Sumsel meliputi: (1). Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat, (2). Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP), (3). Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), (4). Pendidikan yang Berkeadilan, (5). Infrastruktur Tuntas Merata, (6). Sumsel Interkoneksi, (7). 100.000 Sultan Muda Sumsel, (8). Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya, (9). Sumsel Wonderful 2030, (10). Sumsel Berintegritas dan Melayani, (11). Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak dan yang terakhir (12). Revitalisasi Pasar Tradisional.
“Ke 12 program ini akan tetap berkesinambungan dan mendapat dukungan dari berbagai sektor. Seiring dengan itu, peran dan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat sesuai kapasitas dan kapabilitasnya juga menjadi faktor penting untuk mencapai kemajuan daerah ini,” jelasnya.
Selain dihadiri para Forkopimda Sumsel, Paripurna HUT Sumsel kali ini juga dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Anggota DPR RI asal Sumsel diantaranya Kartika Sandra Desi, H. Giri Ramanda Kiemas, Ir Sri Meliyana, Anggota DPD RI dr Ratu Tenny Leriva HD,Ketua TP PKK Sumsel Hj. Feby Herman Deru, Staf Ahli TP PKK Sumsel Lidyawati Cik Ujang, para bupati/walikota se-Sumsel, dan para Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi. (ADV)
